JAKARTA, KOMPAS – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, menyerukan agar segenap pihak menghentikan semua bentuk tindak kekerasan di Papua. Lembaga itu juga mendesak supaya dialog damai segera diwujudkan demi menyelesaikan permasalahan. Pasalnya, konflik bersenjata yang seolah tak berkesudahan itu telah merenggut banyak nyawa warga sipil.
Terkini, seorang ibu yang tengah hamil delapan bulan bernama Melkiana Duwitau tewas tertembak, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada 2 Juli 2026. Melkiana tewas di tempat setelah sebuah peluru menembus dinding kayu kediaman orangtuanya, di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, dan mengenai kepalanya.
Sepanjang akhir Juni hingga awal Juli 2026, laporan korban sipil yang tewas akibat kontak senjata antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) juga bermunculan di Intan Jaya.
Pada 27 Juni 2026, seorang prajurit TNI tewas dan tiga orang lain luka-luka, di Distrik Agisiga. Pada 29 Juni 2026, Okto Tigau, seorang pelayan gereja, ditemukan tewas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, sedangkan seorang pendeta bernama Elianus Agimbau, tewas tertembak di Kampung Kupia, Distrik Agisiga.
Pada hari yang sama, insiden penembakan melukai dua pekerja pembangunan di Gereja Paroki Titigi, Kampung Titigi, Distrik Sugapa. Satu peristiwa penembakan lainnya menyasar kendaraan yang ditumpangi pastoral Paroki Bilogai bersama para pekerja pembangunan gereja, tetapi semua penumpang dinyatakan selamat. Selain itu, seorang pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F Goselin, juga ditembak mati dan dibakar pesawatnya oleh TPNPB-OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 2 Juli 2026.
“Setiap nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Ketika seorang pendeta, ibu hamil bersama bayinya, warga sipil, pilot pesawat maupun aparat negara menjadi korban, yang terluka bukan hanya keluarga mereka, melainkan juga harkat martabat kemanusiaan kita bersama. Apapun kepentingan atau alasannya baik politik maupun keamanan, menghilangkan nyawa manusia yang tak bersalah tidak dapat dibenarkan,” kata Kepala Biro Papua PGI, Pdt Ronald Rischard Tapilatu, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu (5/7/2026).
Ronald mengecam keras segala bentuk pembunuhan, penyiksaan, hingga serangan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Tak terkecuali penyerangan terhadap pesawat sipil dan warga tak bersenjata. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas sederet peristiwa itu. Baginya, insiden itu seakan menunjukkan pudarnya penghormatan terhadap martabat manusia.
Untuk itu, Ronald mendesak supaya semua pihak yang bertikai agar saling menahan diri dan menghentikan berbagai bentuk kekerasan. Ia meminta agar keselamatan dan perlindungan warga sipil diprioritaskan dalam penanganan persoalan-persoalan di Papua.
Lebih dari itu, ia menilai, pendekatan militeristik yang cenderung digunakan selama ini tak mampu memberikan solusi damai dan adil, tetapi malah melahirkan penderitaan panjang nan berulang bagi warga sipil.
“Seruan dialog damai yang telah disampaikan oleh gereja, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil selama ini dapat segera diwujudkan secara nyata dan bermartabat,” kata Ronald.
Ronald juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas semua peristiwa kekerasan itu dengan penyidikan independen dan tidak memihak. Ia menuntut agar sanksi hukuman berat dikenakan bagi pelaku yang dinyatakan bersalah. Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI juga dimintanya untuk segera menegakkan hukum dan anggotanya yang diduga melanggar hukum atau HAM secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan hal senada. Kecaman keras dilontarkannya seiring kembali terjadinya peristiwa kekerasan di Papua.
Ia menegaskan agar pemerintah mengusut tuntas demi datangnya keadilan dan kebenaran sehingga insiden kekerasan semacam itu tidak terus berulang di masa mendatang. Untuk menemukan kejelasan peristiwa, ia juga telah menerjunkan tim guna mencari informasi yang lebih komprehensif dan pemantauan lewat perwakilannya.
Ihwal keberulangan tragedi, Anis menyoroti soal keseriusan negara menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Ia menilai, pemerintah mesti menyadari jika situasi di daerah itu sedang tidak baik-baik saja dan kekerasan bersenjata terus berulang. Baginya, keadaan itu menjadi semacam paradoks bagi konstitusi yang menjamin rasa aman dan perlindungan untuk warga negaranya.
“Sudah cukup apa yang terjadi di Papua itu. Hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi harus kita wujudkan. Konstitusi tidak boleh hanya menjadi retorika. Itu pondasi utama kita dalam bernegara,” kata Anis.
Anis meminta evaluasi komprehensif atas pendekatan keamanan dan militer yang selama ini digunakan negara untuk mengatasi persoalan Papua. Dalam pandangannya, sederet tragedi itu sebenarnya justru menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak efektif dan menimbulkan persoalan lainnya, termasuk pelanggaran HAM. Terlebih lagi, partisipasi masyarakat sipil, gereja, hingga masyarakat sejauh ini cenderung tidak signifikan.
Menurut Anis, penyelesaian persoalan Papua mesti diselesaikan dengan mengutamakan perspektif HAM. Dialog damai menjadi jalan yang bisa ditempuh antara pemerintah dan KKB. Selama ini, ia dan lembaganya konsisten mendorong agar kedua belah pihak mengambil jalan tersebut. Tetapi, cara itu hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak memiliki komitmen kuat dan kepercayaan, atau trust dari masyarakat.
“Kalau itu (trust) tidak ada kan juga sulit ya gitu untuk dialog itu bisa terjadi. Kalau kami tentu berkomitmen untuk terus mendorong gitu agar dialog kemanusiaan itu menjadi salah satu metode ya untuk menjadi jalan keluar gitu dalam menangani persoalan hak asasi manusia di Papua gitu,” kata Anis.
Anis menjelaskan, salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat itu dengan memastikan penegakan hukum berlaku tegas atas berbagai pelanggaran HAM di Papua. Hanya saja, ia kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah. Pasalnya, insiden penembakan, di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, April lalu, yang menewaskan belasan warga sipil juga belum diusut tuntas oleh aparat.
Dalam kasus tewasnya Melkiana, Sabtu (4/7/2026) kemarin, Kepala Penerangan Koops Habema Letnan Kolonel Wirya Arthadiguna membantah keterlibatan TNI pada malam kejadian. Institusi pertahanan itu justru mengklaim bahwa tembakan itu berasal dari kelompok bersenjata. Jika merujuk laporan lapangan, gangguan tembakan dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Peles Tigau dari tiga titik berbeda dalam rentang waktu 15 menit.
Wirya menjelaskan, tembakan pertama terjadi pada pukul 18.45 WIT dari arah Kampung Wandoga. Suara tembakan terdengar dari titik berbeda di depan Koramil Sugapa sekitar lima menit kemudian. Kelompok itu kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke sungai sekitar pukul 19.00 WIT. Sederet rangkaian kejadian itu, klaim dia, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan.
”Kondisi hujan, kabut tebal, dan jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih menempati posisi perlindungan sambil memantau situasi guna menghindari risiko terhadap masyarakat sipil,” jelas Wirya.
Merujuk analisis spasial, sebut Wirya, tiga sumber tembakan berada di titik yang berbeda dengan jarak 900 meter hingga 1.500 meter, sedangkan lokasi korban pada 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama. Lokasi itu juga berjarak lebih jauh dari posisi personel satgas TNI. Saat ini, jajarannya juga terus mendalami fakta-fakta lapangan lainnya.
Sementara itu, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom justru balik menuding militer Indonesia sebagai pelaku penembakan itu. Hanya saja, Sebby belum memaparkan apakah pasukannya terlibat dalam kontak tembak.
