DEFISIT neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 seharusnya dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar anomali bulanan.
Menurut data Badan Pusat Statistik, setelah 72 bulan surplus beruntun, Indonesia kembali tekor 1,61 miliar dolar AS ketika ekspor turun 5,73 persen menjadi 23,20 miliar dolar AS dan impor melonjak 22,16 persen menjadi 24,81 miliar dolar AS.
Secara kumulatif Januari–Mei 2026, surplus memang masih ada di angka 4,03 miliar dolar AS, tetapi jauh lebih kecil dibanding 15,38 miliar dolar AS pada periode sama tahun lalu.
Angka ini menunjukkan satu hal yang lebih penting daripada defisit satu bulan: surplus dagang Indonesia selama ini sebagian besar adalah ilusi, ditopang harga komoditas, bukan efisiensi sistem.
Bagi dunia logistik, akar masalahnya jelas. Indonesia masih membayar terlalu mahal untuk memindahkan barang.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, rasio biaya logistik terhadap PDB berada di 14,29 persen, dengan porsi transportasi 8,79 persen, pergudangan 3,19 persen, dan administrasi 2,30 persen.
Ini bukan angka wajar untuk negara kepulauan yang berambisi menjadi basis manufaktur dan hub perdagangan regional.
Selama biaya distribusi setinggi itu, Indonesia akan terus kalah bersaing harga, terutama pada produk bernilai tambah rendah hingga menengah yang sangat sensitif terhadap ongkos angkut, waktu tempuh, dan kepastian layanan.
Masalahnya bukan semata di pelabuhan, melainkan di seluruh rantai pasok. Impor bahan baku dan barang penolong pada Mei 2026 naik 25,17 persen menjadi 17,58 miliar dolar AS, menurut catatan BPS.
Baca juga: Pelajaran Strategi dari Akuisisi Bakmi GM
Artinya, industri domestik masih sangat bergantung pada input dari luar negeri untuk menjaga mesin produksinya tetap berputar.
Ketika bahan baku harus diimpor, disimpan, dan didistribusikan lewat sistem logistik yang mahal, biaya produksi meningkat berlapis.
Di titik inilah daya saing ekspor tergerus: produk Indonesia bisa berkualitas, tetapi bila ongkos menggerakkannya terlalu besar, pasar global akan selalu menemukan pemasok lain yang lebih efisien.
Defisit migas memperparah keadaan. Dalam lima bulan pertama 2026, defisit migas mencapai 12,28 miliar dolar AS.
Ini bukan sekadar isu energi, melainkan isu logistik nasional, sebab harga bahan bakar yang tinggi langsung menular ke tarif truk, kapal, kontainer, gudang, hingga distribusi terakhir ke pasar.
Di negara kepulauan seperti Indonesia, kenaikan biaya energi nyaris selalu berujung pada kenaikan biaya logistik.
