Kementerian Lingkungan Hidup bakal menggelar investigasi penyebab kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun hal itu baru akan dilakukan setelah optimalisasi pemadaman selesai.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Kementerian LH Irjen Pol. Rizal Irawan mengatakan, saat ini kementerian tengah memprioritaskan upaya pemadaman api. Pemerintah juga berupaya mencegah meluasnya sebaran asap dari dampak kebakaran TPA tersebut.
"Tidak mungkin juga kita olah TKP di sini untuk cari penyebab (kebakaran)," kata Rizal di Tangerang, Minggu (5/7).
Ia menyatakan langkah penyelidikan dan pengungkapan untuk penegakan hukum baru akan diambil setelah seluruh proses pemadaman di TPA Jatiwaringin dinyatakan selesai secara total. Menurut Rizal, TPA Jatiwaringin pada 2025 telah mendapatkan sanksi administrasi dari KLH terkait tata kelola yang kurang baik.
Selain pemberian sanksi itu, kementeriann LH juga menginstruksikan pemda sebagai pengelola untuk menerapkan sistem controlled landfill atau penimbunan sampah terkendali.
“Ternyata selama setahun dia baru bisa berhasil lima atau enam hektar. Memang kita bisa mengerti bahwa dari total lahan 33 hektar ini enggak mungkin satu tahun, pasti," kata Rizal.
Ia mengemukakan titik api yang memicu kebakaran hebat di TPA tersebut berada di luar zona penanganan penimbunan sampah terkendali. Untuk saat ini Kementerian Lingkungan Hidup tengah menjadwalkan agenda besar berupa evaluasi terhadap 390 TPA di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada awal Agustus 2026.
Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono menyebutkan, penanganan pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin terus dilakukan melalui operasi gabungan yang dilakukan petugas dari berbagai unsur. Pihaknya telah menerjunkan thermal drone atau teknologi yang menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi radiasi panas untuk menganalisa sumber kebakaran, titik-titik apinya.
"Jadi kami hanya bisa melakukan monitoring analisa melalui drone secara berkala," katanya.
Kemudian, untuk langkah berikutnya, dengan mengerahkan dua mobile monitoring sistem, yang bertujuan untuk memantau udara di lokasi kebakaran. Salah satunya memonitor seperti SO_2 (sulfur dioxide), NO_2 (nitrogen dioxide), dan juga PM 1.0 dan PM 2.5.
"Kalau baku mutunya yang dibilang baik itu 15,5 dan sedang dari 15,5 sampai 55,5, dan setelah itu tidak sehat dan membahayakan dan lain sebagainya. Dan ini sudah sampai ke tingkat 1.000. Jadi berapa hari ini sudah tingkat 1.000, tetapi tadi malam saya lihat langsung menurun drastis," paparnya.
Dengan karakteristik yang sama seperti kebakaran lahan gambut, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menerjunkan 30 personel tim Manggala Agni dari wilayah Sulawesi dan Jawa Barat. Mereka sudah memiliki pengalaman cukup baik dengan dilengkapi peralatan highpressurenya yang khusus, melakukan pemadaman langsung ke titik api di bawah permukaan tumpukan sampah.
"Karena TPA ini mungkin bukannya tidak efektif, tapi kurang efektif kalau diairi dari atas saja. Karena di bawahnya tetap kebakaran, sehingga kita butuh bantuan Manggala Agni untuk melakukan inject sampai ke titik di bawah," ujarnya.
Selain itu, melalui BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan skema operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna membantu percepatan pemadaman. Sehingga, situasi kedaruratan kebencanaan kebakaran yang mencapai kurang lebih 15 hektare bisa segera terkendali.
