JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta jajarannya segera mengakhiri euforia atas keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini dan mulai mempersiapkan pelayanan haji tahun 2027.
Permintaan ini disampaikannya saat memberikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran Kemenhaj untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.
"Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kita mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin," kata Menhaj, dikutip dari siaran pers, Minggu (5/7/2026).
Baca juga: Kemenhaj Bakal Tingkatkan Kompetensi Petugas Haji dan Perbaiki Tata Kelola Logistik
Irfan menegaskan, Rakernas bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang evaluasi yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merumuskan solusi guna menyempurnakan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
Ia menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, di antaranya laporan mengenai dugaan percepatan keberangkatan jemaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur, serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Dia meminta direktorat jenderal terkait segera melakukan verifikasi, evaluasi, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik," pesan Irfan.
Selain itu, dia mengapresiasi seluruh pihak yang berhasil membangun soliditas dalam waktu relatif singkat sejak kementerian ini berdiri.
Irfan mengenang perjalanan awal pembentukan lembaga yang dimulai tanpa kantor, sumber daya, maupun perangkat organisasi, hingga kini berkembang menjadi institusi yang diperkuat lebih dari 3.000 personel.
Baca juga: Evaluasi Haji 2026, Titik Lemah di Mina dan Potensi Kenaikan Ongkos Haji Tahun 2027
"24 Oktober 2024 saya dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Pak Dahnil, dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Saat itu kami belum memiliki kantor, staf, maupun sarana pendukung. Alhamdulillah, perlahan semuanya dapat dibangun," ungkap dia.
"Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kita yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih," imbuh Irfan.
Dia menegaskan integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan haji.
Menurut dia, pelayanan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh penyelenggara menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran, dan menempatkan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi.
Baca juga: Menhaj Akui Layanan Haji 2026 di Mina Jadi Titik Terlemah, Minta Dievaluasi Total
Komitmen tersebut, lanjut dia, diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada jemaah, di antaranya penolakan penggunaan fasilitas eksklusif di Mina oleh pimpinan kementerian serta pengembalian keuntungan dari vendor untuk dialihkan menjadi peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah.
"Mudah-mudahan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian, dengan niat yang ikhlas dan tulus, insya allah kita mampu menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, semakin berintegritas, dan semakin memuliakan jemaah Indonesia," tutup Menhaj.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
