Pantau - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Tanah Papua.
Kepala Perwakilan BI Papua Warsono mengatakan BI Papua berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian di Tanah Papua, termasuk memastikan kelancaran sistem pembayaran dan distribusi uang Rupiah layak edar hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Warsono mengungkapkan, "Papua merupakan wilayah yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan."
Menurutnya, ketergantungan tersebut membuat sinergi melalui Kerja Sama Antar Daerah diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di Papua.
GPM dan KAD Jadi Instrumen Pengendalian InflasiWarsono mengungkapkan, "Hingga pertengahan 2026, BI Papua telah melaksanakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di seluruh wilayah kerja BI Papua."
Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu instrumen utama untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Ia juga mengatakan, "Selain GPM, kami juga aktif mendorong penguatan KAD dengan berbagai daerah penghasil komoditas pangan guna memperlancar distribusi dan mengurangi tekanan inflasi di wilayah Papua."
Kas Keliling Jangkau Wilayah TerpencilDalam menjaga kelancaran peredaran uang Rupiah, BI Papua menjalankan program kas titipan melalui kerja sama dengan perbankan di tujuh titik.
BI Papua juga mengoperasikan layanan kas keliling luar kota yang menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk Asmat dan Oksibil.
Warsono mengungkapkan, "Distribusi uang layak edar tetap menjadi perhatian terutama di wilayah yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Karena itu, layanan kas keliling terus dioptimalkan."
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi BI Papua adalah kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau serta masih rendahnya literasi masyarakat mengenai program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, terutama terkait penukaran uang yang tidak layak edar.
Warsono menegaskan, "Oleh sebab itu BI Papua akan terus melakukan kas keliling."
