Yogyakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan skenario kebijakan keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih disusun bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Perlu ada kajian mendalam agar pelaksanaan program MBG berjalan baik.
"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya," kata Abdul Mu'ti di Yogyakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurut dia, pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait sasaran penerima manfaat MBG. Program ini tidak lagi menyasar seluruh siswa, melainkan hanya mereka yang membutuhkan.
"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujar Mu’ti.
Dia mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.
"Mekanismenya bagaimana sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik," kata Mu’ti.
Mu'ti menjelaskan kebijakan distribusi MBG merupakan kewenangan BGN. Kemendikdasmen hanya memberikan masukan terkait pelaksanaannya agar tujuan program MBG sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
"Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting," ujar Mu’ti.
Baca Juga :
Evaluasi Program MBG Fokus Tata Kelola dan Kualitas Layanan
Ilustrasi makan bergizi gratis. Foto- Medcom.id
Dia menilai penyaluran manfaat MBG akan lebih tepat sasaran apabila diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
"Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani," kata Mu’ti.
Mu’ti menekankan MBG tidak sebatas pemberian makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah. Program tersebut merupakan salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yakni membiasakan makan sehat dan bergizi.
"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," ujar Mu’ti.
Dia menambahkan Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan BGN dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diterbitkan terkait pelaksanaan program tersebut.
"Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG," kata Mu’ti.
