REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat penerapan mandatori biodiesel B50 perlu mempertimbangkan biaya peluang yang timbul akibat berkurangnya ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Evaluasi penerapan B50 perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor di luar penghematan impor solar untuk memastikan manfaat ekonomi program terukur secara akurat.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa dari penurunan impor solar sekitar Rp 157,28 triliun pada 2026.
Baca Juga
Alasan Psikologis di Balik Kebiasaan Nimbun Foto dan Video di Ponsel
Trump Singgung Komunisme dalam Pidato Hari Kemerdekaan AS
Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diproyeksikan mencapai sekitar Rp 32 triliun.
Berdasarkan perhitungan tersebut, manfaat ekonomi program dinilai lebih besar dibandingkan biaya langsung yang dikeluarkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, Yusuf menilai perhitungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi secara keseluruhan.
Menurut dia, penghematan impor seharusnya dihitung bersamaan dengan potensi berkurangnya penerimaan devisa akibat sebagian produksi CPO dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
“Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan,” ujarnya, Ahad (5/7/2026).
Selain itu, keberhasilan fiskal program B50 dinilai sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global, terutama selisih harga CPO dan solar berbasis minyak bumi.
