JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani menilai TNI tetap harus ditempatkan sesuai tugas dan fungsinya.
“Nah, sekarang kalau menerjemahkan tentara rakyat itu artinya tentara boleh masuk ke semua ranah sipil, itu menganggap seakan-akan sipil itu tidak mampu,” kata Dani, begitu ia kerap disapa, dalam tayangan Gaspol Kompas.com, dikutip Senin (6/7/2026).
Baca juga: Pengamat Militer Kritik Peran TNI yang Makin Masuk ke Ruang Sipil
Dani mengatakan, pelibatan militer dalam berbagai program pembangunan sipil tidak bisa dibenarkan hanya dengan alasan efektivitas.
Ia juga menyoroti kecenderungan munculnya narasi "tentara rakyat" yang belakangan kerap digunakan untuk membenarkan keterlibatan TNI di berbagai sektor sipil.
Baca juga: Soal Calon Manajer Kopdes Merah Putih, Pengamat Militer: Disiplin Tidak Mutlak Milik TNI
Menurut Dani, konsep tentara rakyat lahir dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan ketika militer dan rakyat berjuang bersama menghadapi perang.
Dia juga menilai latar belakang militer Presiden Prabowo Subianto memengaruhi cara berpikirnya dalam memimpin pemerintahan.
“Saya kok menolak ya anggapan itu, karena gini. Sebagai presiden, beliau itu kan panglima tertinggi,” kata Dani.
Baca juga: Akhir Arogansi Pemotor yang Ngaku TNI di Trotoar Depok, Ternyata Karyawan Marketing
Meski demikian, ia menegaskan bahwa status Prabowo kini berbeda karena menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
“Tetapi, ketika beliau menjadi presiden, itu enggak bisa. Beliau adalah pemimpin sipil. Di sini pemimpin sipil,” jelas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
