PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) akan menggunakan truk listrik atau electric vehicle (EV) untuk operasional kebun mereka. Meski demikian, perusahaan tersebut memastikan bahwa mereka tak akan membeli truk EV melainkan menggunakan skema sewa.
Direktur Agrinas Palma Nusantara, Abdul Ghani, menjelaskan penggunaan truk EV tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan sistem kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan.
“Kami sekarang sedang menginisiasi, tagline kami kebun ramah lingkungan. Kami sedang melakukan inisiasi menggunakan truk EV. Jadi truk yang, truk pengangkutan TBS (tandan buah segar) yang tidak pakai bahan bakar solar. Tapi pakai listrik,” kata Ghani dalam rapat kerja Komisi VI dengan Agrinas Palma di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (6/7).
Saat ini sudah ada beberapa vendor yang siap memberi skema sewa truk EV kepada Agrinas Palma Nusantara. Ia juga memastikan biaya yang dikeluarkan lebih murah jika dibanding menggunakan truk konvensional.
“Itu sudah kami ada lebih dari 5-6 vendor yang sedang kami pilih. Tapi kami tidak beli. Jadi kami tidak beli, tapi kami sewa saja dan sewanya lebih murah daripada menggunakan truk diesel,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, Ghani memastikan terdapat dua keuntungan utamanya soal biaya yang lebih murah dan cara yang lebih ramah lingkungan atau lebih hijau.
Agrinas Palma Nusantara memiliki lahan yang diberikan oleh Satgas PKH dengan total luas 4,1 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian, belum semua lahan tersebut sudah terverifikasi.
“Luasnya 4,1 juta hektare Ibu. 4,1 juta hektare itu satu setengah kali Jawa Tengah. Kemudian itu dilakukan melalui 7 tahap penyerahan. Yang sudah terverifikasi adalah tahap 1-5 itu luasnya 1,7 juta hektare,” kata Ghani.
Dari 1,7 juta hektare yang sudah terverifikasi tersebut, 730 ribu hektare di antaranya merupakan kebun sawit sementara sisanya merupakan lahan kebun non sawit seluas 48.551 hekare, areal hutan 636.466 hektare, areal terbangun 34.003 hektare serta lain-lain 102,08 hektare. Sisanya sebesar 2.565.157 Ha atau 62 persen dari 4,1 juta lahan tersebut masih berstatus areal tahap verifikasi.
