Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi belanja negara di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Mei 2026 mengalami kontraksi sebesar 3,96% secara tahunan (year on year/YoY).
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan realisasi belanja negara selama lima bulan pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Hingga 31 Mei 2026, belanja negara [Sumsel] terealisasi sebesar Rp15,56 triliun atau 41,05% dari pagu, mengalami kontraksi 3,96%," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/7/2026).
Dia menjelaskan, kontraksi belanja negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama penurunan penyaluran transfer ke daerah (TKD).
Hingga akhir Mei 2026, realisasi TKD di Sumsel mencapai Rp10,16 triliun atau 44,1% dari pagu. Nilai tersebut terkontraksi 15,9% secara tahunan seiring menurunnya penyaluran TKD pada tahun ini.
Sebaliknya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp5,4 triliun atau 36,33% dari pagu dan tumbuh 31,03% secara tahunan.
Baca Juga
- Bank Sumsel Babel Dukung Sumsel Health Tourism Berkelas Nasional
- Penerimaan Pajak Daerah Sumsel Baru 46%, Bapenda Kejar Target Rp4,07 Triliun
- TKD Berpotensi Dipangkas Lagi, Pemprov Sumsel Siap Tunda Pembangunan Infrastruktur Baru
"Kenaikan [belanja pemerintah pusat] itu didorong oleh peningkatan belanja pegawai, percepatan belanja barang, serta belanja modal," terangnya.
Meski terjadi perbedaan tren antara belanja pemerintah pusat yang meningkat dan TKD yang menurun, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik diklaim tetap dioptimalkan.
"DAU, DAK fisik dan nonfisik tetap dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintah daerah," jelasnya.
Sementara itu, hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara di Sumsel masih melampaui pendapatan negara.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara di wilayah tersebut mencapai Rp6,58 triliun atau 31,13% dari target.
Meski belum mencapai sepertiga target tahunan, realisasi itu masih tumbuh 18,50% secara tahunan, terutama ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp5,13 triliun.
"Terdiri atas penerimaan pajak Rp4,99 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp139,10 miliar," pungkasnya.
