Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan kemajuan transformasi digital pemerintahan Indonesia kepada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Keduanya terpantau melakukan pertemuan pada hari ini, Senin (6/7/2026).
Salah satu capaian yang disorot adalah percepatan proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) yang kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit.
Menurut Luhut, transformasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) menuju Indonesia Emas 2045.
"Saya lalu menceritakan lompatan besar yang sedang bersama-sama dikerjakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Ini adalah strategi utama kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi demi lepas dari 'Middle Income Trap' menuju Indonesia Emas 2045," tulis Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya hari ini, Senin (6/7/2026).
Luhut menjelaskan, sebelum digitalisasi diterapkan, proses verifikasi warga miskin yang berhak menerima bansos dapat memakan waktu antara 75 hingga 200 hari. Namun melalui uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi, proses tersebut kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.
"Dulu, untuk memverifikasi apakah seorang warga miskin berhak menerima bantuan sosial, birokrasinya bisa memakan waktu 75 hingga 200 hari. Sangat lama dan melelahkan bagi rakyat yang sedang kesusahan. Namun hari ini, lewat uji coba digitalisasi di Banyuwangi, waktu tunggu itu berhasil kita pangkas total menjadi hanya dalam hitungan menit," tulis Luhut dalam postingan Instagramnya.
Target Nasional Oktober 2026
Luhut mengatakan sistem digitalisasi bansos saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi.
Program tersebut melibatkan sekitar 140 ribu petugas lapangan dan telah menjangkau 38,7 juta masyarakat. Pemerintah menargetkan implementasi penuh secara nasional (full national rollout) dapat dilakukan pada Oktober 2026.
Menurutnya, transformasi ini ditopang oleh pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang dimulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sistem verifikasi biometrik untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial.
"Indonesia sedang membangun pondasi Infrastruktur Digital Publik (DPI) yang solid, dimulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menopang verifikasi biometrik bansos untuk mencegah fraud. Ini adalah era baru efisiensi tata kelola pemerintahan," kata Luhut.
Gandeng Tony Blair Institute
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga mengundang Tony Blair Institute (TBI) untuk ikut berkontribusi dalam percepatan transformasi digital perlindungan sosial di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian serta dukungan mitra global.
"Membangun infrastruktur digital itu sama seperti membangun infrastruktur fisik, tidak bisa dilakukan sendirian. Selain kerja terintegrasi lintas kementerian, menjalin kemitraan dengan jaringan global seperti Tony Blair Institute (TBI) sangatlah penting," ujarnya.
Luhut menambahkan Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Global DPI Summit pada Maret 2027 mendatang. Ia berharap kehadiran Tony Blair dalam agenda tersebut dapat memperkuat kepercayaan dunia terhadap transformasi digital yang tengah dijalankan Indonesia.
"Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Global DPI Summit pada Maret 2027 mendatang. Kehadiran beliau tentu akan menjadi sinyal kuat bagi kepercayaan global terhadap peta jalan digital yang sedang ditempuh Indonesia," tulis Luhut.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
