jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri harus berlangsung secara prosedural, aman, dan terlindungi.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris selaku Wakil Ketua III, Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global mewakili Menko Pemberdayaan Masyarakat dalam Acara Pelepasan 41 PMI Terampil Sektor Pengelasan (Welder) ke Republik Korea, yang diselenggarakan di Grand Caman Hotel, Jatibening Bekasi, Senin (6/7).
BACA JUGA: Menteri P2MI di Kuala Lumpur: Pekerja Migran Indonesia Kini Fokus pada Medium dan High Skill
Pembinaan dan pelatihan terhadap 41 PMI Terampil Sektor Pengelasan ini merupakan showcase keberhasilan kolaborasi pemerintah, lembaga pelatihan swasta, dan dunia industri dalam menciptakan jalur yang terintegrasi dari pelatihan menuju penempatan kerja internasional bagi tenaga kerja Indonesia.
Para PMI yang dilepas merupakan hasil pembinaan dan pelatihan melalui kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, LPKS Shankara, dan PT Della Fadhil Anugrah selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mereka akan ditempatkan di HD Hyundai Samho Co., Ltd., Republik Korea.
BACA JUGA: Kementerian P2MI Fasilitasi Pemulangan Tiga Jenazah Pekerja Migran Indonesia dari Taiwan
Urgensi penempatan ini tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih menghadapi tantangan struktural.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,68 persen (7,24 juta orang) dari total angkatan kerja 154,91 juta orang.
Hal yang memprihatinkan bahwa TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan, yakni sebesar 7,74 persen -melampaui lulusan SMA sebesar 6,23 persen dan perguruan tinggi sebesar 6,13 persen.
Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (skill mismatch ) antara kompetensi yang dihasilkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil dunia industri dalam negeri, sehingga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan jalur penempatan kerja ke luar negeri sebagai alternatif strategis penyerapan tenaga kerja terampil.
"Potensi pasar kerja global masih sangat besar, tetapi belum termanfaatkan secara optimal. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat per April 2026 terdapat lebih dari 260 ribu lowongan kerja luar negeri yang telah teridentifikasi," ujarnya.
"Namun, baru sekitar 64 ribu posisi atau sekitar 20 persen yang berhasil terisi oleh pekerja Indonesia. Kebutuhan tenaga kerja terampil sektor pengelasan (welder) dan perawatan lansia (caregiver) tercatat sangat tinggi di berbagai negara maju seiring keterbatasan tenaga kerja lokal di negara-negara tersebut," imbuh Abdul Haris.
SMK Go Global merupakan quick win yang dilaksanakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui sinergi Kemenko PM dengan KP2MI/BP2MI dan pemangku kepentingan lainnya.
Program ini menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil ke luar negeri, terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 dari peserta umum.
Sepanjang 2026, target penempatan ditetapkan sebesar 40.000 PMI, setelah sebelumnya pada akhir 2025 telah dilaksanakan uji coba penempatan 200 pekerja terampil ke Jepang.
Keberhasilan pelepasan 41 PMI ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, lembaga pelatihan vokasi, dan dunia usaha.
"Pemerintah mendorong agar sinergi serupa terus diperluas dan direplikasi, sejalan dengan komitmen nasional dalam memperkuat perlindungan PMI sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan peluang pasar kerja," tuturnya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
