JAKARTA – Perlambatan ekonomi tidak hanya tercermin dari berbagai indikator makro, namun dirasakan langsung oleh rumah tangga melalui melemahnya daya beli dan menurunnya pendapatan. Hasil survei yang dirilis pada bulan Juni 2026 lalu memperlihatkan semakin banyak masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional memburuk.
Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menilai hasil survei tersebut menjadi sinyal bahwa perlambatan ekonomi telah berdampak terhadap dunia kerja dan keberlangsungan usaha masyarakat.
"Survei Litbang Kompas menunjukkan 47,3 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk dan 8,9 persen sangat buruk. Ketika lebih dari separuh masyarakat merasakan tekanan ekonomi, pemerintah harus melihatnya sebagai peringatan bahwa perlambatan sudah dirasakan hingga tingkat rumah tangga," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (6/7/26).
Dia menilai persepsi tersebut sejalan dengan kondisi pendapatan masyarakat. Survei yang sama mencatat 39,7 persen responden mengaku pendapatannya tidak meningkat, sedangkan 30,5 persen mengalami penurunan karena usaha melambat dan hanya 5,9 persen yang memperoleh kenaikan gaji atau upah.
"Data itu menunjukkan persoalan utama bukan sekadar kenaikan harga, tetapi melemahnya kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan. Ketika dunia usaha menahan ekspansi, perekrutan tenaga kerja ikut melambat dan pendapatan pekerja maupun pelaku UMKM ikut tertekan," ujarnya.
Agus mengingatkan tekanan tersebut berpotensi memperlemah konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi itu juga membuat kemampuan masyarakat menyimpan dana cadangan semakin terbatas.
Dalam survei tersebut, 59,9 persen responden belum siap menghadapi kondisi ekonomi yang lebih berat karena tidak memiliki tabungan maupun dana darurat. Di sisi lain, hanya 37,1 persen responden yang mengaku memiliki kesiapan finansial.
"Kerentanan ini harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja, memperkuat sektor padat karya, memperluas akses pembiayaan UMKM produktif, dan memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang kehilangan penghasilan," ujarnya.
