Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan mengawal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2026 guna mencegah perundungan dan tindak kekerasan terhadap siswa baru di lingkungan sekolah.
"Kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencegah perundungan dan kekerasan pada MPLS tahun ini," kata Penyuluh Hukum Ahli Madya Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Rudy Susatyo di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia, penyelenggaraan MPLS yang ramah HAM memerlukan kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar perundungan, kekerasan, maupun bentuk pelanggaran lainnya dapat dicegah sejak awal.
Baca juga: KemenHAM perkuat edukasi HAM cegah perundungan siswa SD
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, serta instansi terkait lainnya meningkatkan pengawasan selama MPLS sehingga lingkungan pendidikan terbebas dari pelanggaran HAM.
"Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, sosial, kesehatan, dan instansi terkait lainnya mengawasi perundungan dan kekerasan di sekolah agar dunia pendidikan bebas dari pelanggaran HAM," ujarnya.
Baca juga: Kemenham dorong percepatan pembentukan SNPP berbasis HAM
Rudy menegaskan perundungan selama MPLS merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi mental dan perkembangan generasi muda.
Ia menambahkan Kementerian HAM telah mendapat mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memimpin dan mengoordinasikan upaya penanganan persoalan HAM bersama kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pengawasan pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan, KemenHAM juga akan bersinergi dengan Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kementerian Hukum untuk memberikan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM.
"Kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum untuk mengedukasi dan membimbing masyarakat, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun sektor lainnya," kata Rudy.
Baca juga: Kemenham berikan penguatan kapasitas HAM bagi pelajar di Matim-NTT
"Kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencegah perundungan dan kekerasan pada MPLS tahun ini," kata Penyuluh Hukum Ahli Madya Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Rudy Susatyo di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia, penyelenggaraan MPLS yang ramah HAM memerlukan kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar perundungan, kekerasan, maupun bentuk pelanggaran lainnya dapat dicegah sejak awal.
Baca juga: KemenHAM perkuat edukasi HAM cegah perundungan siswa SD
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, serta instansi terkait lainnya meningkatkan pengawasan selama MPLS sehingga lingkungan pendidikan terbebas dari pelanggaran HAM.
"Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, sosial, kesehatan, dan instansi terkait lainnya mengawasi perundungan dan kekerasan di sekolah agar dunia pendidikan bebas dari pelanggaran HAM," ujarnya.
Baca juga: Kemenham dorong percepatan pembentukan SNPP berbasis HAM
Rudy menegaskan perundungan selama MPLS merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi mental dan perkembangan generasi muda.
Ia menambahkan Kementerian HAM telah mendapat mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memimpin dan mengoordinasikan upaya penanganan persoalan HAM bersama kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pengawasan pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan, KemenHAM juga akan bersinergi dengan Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kementerian Hukum untuk memberikan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM.
"Kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum untuk mengedukasi dan membimbing masyarakat, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun sektor lainnya," kata Rudy.
Baca juga: Kemenham berikan penguatan kapasitas HAM bagi pelajar di Matim-NTT
