JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengevaluasi kerja sama pemanfaatan aset negara di kawasan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah lahan yang telantar dan belum dimanfaatkan sesuai perjanjian.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh aset negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.
"Kami ingin memastikan seluruh aset negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi negara serta masyarakat. Kenyataannya, masih ada lahan yang telah lama dikerjasamakan, tetapi belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya," kata Juri dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Baca juga: DPRD DKI Nilai Mitigasi Pemprov Lemah Usai Kebakaran Berulang di Kemayoran
Dalam peninjauannya, Juri mendatangi lahan kerja sama dengan PT Oceania Development di Blok B.2 No. 2, Blok B.3, Blok B.7/8, dan Blok C.7. Ia juga meninjau lahan kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Blok B.15 Kavling No. 6 dan Blok B.10 No. 5.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, sejumlah lahan strategis tersebut belum dikembangkan sesuai rencana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Kondisi itu membuat aset negara belum memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, maupun bagi penataan kawasan.
Menurut Juri, evaluasi tidak hanya melihat kondisi fisik lahan, tetapi juga memeriksa kepatuhan mitra terhadap seluruh kewajiban dalam kontrak.
Pemerintah akan meneliti pelaksanaan pembangunan, pemenuhan kewajiban keuangan, kesesuaian penggunaan lahan, hingga status hak atas tanah yang telah diberikan.
"Pemerintah akan meneliti apakah terdapat pelanggaran perjanjian, termasuk ketika hak atas tanah telah diberikan untuk jangka waktu panjang tetapi lahannya tidak dibangun, tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, atau dibiarkan terbengkalai," ujar Juri.
Baca juga: DPRD DKI Nilai Mitigasi Pemprov Lemah Usai Kebakaran Berulang di Kemayoran
Ia menegaskan, penertiban aset di kawasan Kemayoran penting agar kawasan seluas sekitar 450 hektare itu berkembang sesuai rencana tata ruang.
Menurutnya, Kemayoran harus menjadi kawasan yang produktif, tertib, aman, nyaman, sekaligus memberi ruang bagi kegiatan publik dan dunia usaha.
"Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari aset negara tanpa memenuhi kewajibannya. Aset negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya harus kembali kepada negara serta masyarakat," kata Juri.
Siapkan langkah hukumDirektur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan para mitra untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemenuhan seluruh kewajiban dalam perjanjian.
"Kunjungan Wakil Menteri Sekretaris Negara memperkuat langkah PPK Kemayoran untuk menyelesaikan persoalan aset secara tegas, menyeluruh, dan tetap berdasarkan hukum. Kami akan memastikan setiap kerja sama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak merugikan kepentingan negara," ujar Teddy.
Baca juga: Terungkap Sumber Api Kebakaran Kemayoran, Diduga Berasal dari Kompor
Ia menambahkan, PPK Kemayoran kini menyiapkan pendampingan hukum guna merumuskan sanksi terhadap mitra yang tidak memenuhi kewajibannya.
Menurut Teddy, penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga fungsi aset negara, meningkatkan nilai ekonomi kawasan, sekaligus memperkuat penerimaan negara.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
