Investigasi Kompas menguak dugaan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di sejumlah kampus. Temuan menunjukkan, kerugian bukan hanya tentang nominal kerugian, melainkan ancaman bagi masa depan mahasiswa penerima manfaat.
Sebab, sejumlah kampus yang ditengarai mempermainkan kucuran dana KIP Kuliah memiliki borok akademis. Itu menunjukkan, konsep KIP cenderung menalangi biaya pendidikan dulu. Belum terlihat orientasi kuat untuk mengamankan penerima manfaat terserap di lapangan kerja setelah kuliah.
Di salah satu sekolah tinggi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, misalnya, lebih dari 1.300 mahasiswa dipaksa menyerahkan bantuan biaya hidup KIP Kuliah. Total kerugian Rp 10,3 miliar. Belakangan diketahui, pemimpin sekolah tinggi itu berijazah palsu, mulai dari sarjana, magister, hingga doktor.
Salah satu kampus di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kerugian keuangan negara setidaknya Rp 7 miliar akibat penyelewengan dana Bidikmisi dan KIP Kuliah. Ekosistem perkuliahan di sana pun diduga tak sesuai standar, di mana pihak kampus diduga meluluskan mahasiswa yang belum memenuhi syarat.
Bagi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji, kenyataan ini sama saja dengan menghambur-hamburkan uang. Merujuk dokumen panduan KIP Kuliah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), program ini bukan sekadar bantuan biaya kuliah, tetapi investasi untuk masa depan.
Bicara investasi, membiayai mahasiswa miskin berkuliah di kampus tak bermutu sama saja dengan investasi bodong. Mereka bisa jadi lulus tanpa berdaya saing, atau bahkan malah putus kuliah. Contoh sekolah tinggi kesehatan di Bandung tadi diduga memaksa mahasiswanya mundur karena menolak menyerahkan hak biaya hidup KIP Kuliah.
“Anak-anak ini sudah dibiayai supaya keluar dari lingkaran kemiskinan, ternyata mereka kuliah di kampus yang buruk, kesempatan mereka membuka lapangan kerja jadi kecil. (Peluang) kerja di tempat yang baik juga kecil,” ucap Ubaid.
Anggaran KIP Kuliah tahun ini Rp 15,3 triliun dan menyasar 1.047.221 mahasiswa. Angka itu naik sedikit dibanding 2025 (Rp 14,9 triliun, menyasar 1.044.921 mahasiswa). Ubaid mendorong pemerintah tak hanya menggunakan target kuantitas, namun juga melindungi penerima manfaat agar mendapat pendidikan bermutu.
Ubaid menyoroti masih adanya penyaluran KIP Kuliah yang tak tepat sasaran. Lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang benar-benar membutuhkan sering terlewat.
Contohnya, pada 2025, lebih dari 60.000 calon mahasiswa yang lolos tiga jalur masuk perguruan tinggi negeri (prestasi, tes, dan mandiri) tidak mendaftar ulang ke kampus masing-masing. Salah satu kendalanya biaya (Kompas.id, 2/7/2026). "Kalau KIP Kuliah tepat sasaran, cerita semacam ini tak perlu ada," ucap Ubaid.
Pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji, merekomendasikan bongkar total konsep KIP Kuliah. Menurutnya, konsep sekarang terkesan asal menebar bantuan sosial bagi mahasiswa miskin tanpa arah yang jelas. "Mau ngapain kalau ujungnya jadi pengangguran semua," katanya.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik pada 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas 5,39 persen, dan TPT lulusan diploma I/II/III sebesar 4,31 persen. Adapun pengangguran terbuka pada lulusan universitas per Agustus 2025 sebanyak 904.440 orang, dan pada lulusan akademi atau diploma 146.324 orang.
Indra juga tak setuju jika KIP Kuliah berkonsep bantuan. Mestinya, itu adalah beasiswa, dukungan dana bagi yang berprestasi. Penyaluran beasiswa kuliah juga mesti didasari peta jalan talenta nasional. Misalnya, pemerintah harus tahu butuh berapa dokter dan ditempatkan di mana saja.
Sandro Mihradi, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, menyebut tracer study tahun 2023 terhadap alumni Bidikmisi dan KIP Kuliah menunjukkan, program bantuan ini berkontribusi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. "Mayoritas alumni terserap di dunia kerja, terutama di sektor swasta (46 persen)," katanya.
Selain itu, 15 persen alumni bekerja di instansi pemerintah sebagai aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri. Sebanyak 4 persen di badan usaha milik negara/daerah, 6 persen berwirausaha, dan 5 persen melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
