JAKARTA, KOMPAS.com - Pada April 2026 lalu, mencuat isu bahwa kapal-kapal yang melintasi kawasan Selat Malaka akan dipajaki.
Wacana ini awalnya diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut gagasan ini mengacu pada skema yang tengah dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.
Purbaya menilai, posisi Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia.
Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Baca juga: Prabowo: Indonesia-Singapura Berkepentingan Menjaga Selat Malaka
"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya, dalam acara Simposium PT SMI 2026, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, Indonesia perlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura karena penerapan kebijakan di Selat Malaka tidak bisa dilakukan sendiri.
"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar dia.
Purbaya menilai, potensi penerimaan cukup besar jika kerja sama dapat terwujud.
Sebab, lalu lintas kapal di Selat Malaka termasuk yang paling padat di dunia.
"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucap dia.
Terbuka untuk siapapunNamun, wacana itu resmi kandas setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan garansi bahwa siapapun boleh berlayar di Selat Malaka.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Selat Malaka adalah wilayah yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mengaksesnya.
Hal tersebut Prabowo sampaikan usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Baca juga: PM Lawrence Wong: Singapura Percaya terhadap Masa Depan Indonesia
"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujar Prabowo, Senin.
Prabowo mengatakan, sebagai negara yang berbatasan langsung, Indonesia dan Singapura berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak.
