jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sistem rekrutmen calon pemimpin perlu dievaluasi, menyusul banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2026.
Dia mengatakan partai politik harus selektif merekrut calon kepala daerah, seperti menimbang sisi integritas.
BACA JUGA: Tempat Khusus Suhardiman Amby di Kuansing Ini Digeledah KPK
"Partai Politik tidak boleh lagi sembarangan menetapkan calon yang tidak berintegritas," kata Doli melalui layanan pesan, Selasa (7/7).
Selain rekrutmen, kata dia, semua pihak harus memikirkan evaluasi sistem pilkada menyusul banyaknya kepala daerah kena OTT KPK.
BACA JUGA: KPK Duga Abdul Wahid Beri Uang ke Ajudan Pangdam Tuanku Tambusai
"Ini bukan soal kembali ke DPRD atau tetap dipilih secara langsung, seperti yang diperdebatkan selama ini," kata Doli.
Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan evaluasi sistem pilkada bisa dengan membuat aturan terperinci untuk melarang transaksi politik atau political transactional.
BACA JUGA: Lolos dari OTT KPK, Bupati Kuansing Tiba-Tiba Menyerahkan Diri Seusai Istri Muda Dibawa ke Jakarta
Sebab, kata Doli, politik uang dan sejenisnya membuat pilkada menjadi mahal dan membuat kandidat terjerat rasuah setelah terpilih kepala daerah.
"Sekali lagi ini membutuhkan komitmen kita semua, terutama partai politik, DPR, dan pemerintah," ujarnya.
Selanjutnya, ujar Doli, semua pihak perlu membuat konsensus mengoreksi sistem dan regulasi menyikapi banyaknya kepala daerah kena OTT KPK.
Dia mengatakan aturan yang membuka peluang terjadinya korupsi, gratisikasi, hingga pungutan liar perlu dievaluasi.
"Termasuk, juga mekanisme pengawasan di dalamnya," kata Doli.
Adapun, kata Doli, konsensus itu dilaksanakan elite politik, pemerintah, partai, aparat penegak hukum, KPK, birokrasi, dan masyarakat,
Selanjutnya, kata dia, semua pihak harus berkemauan dan mampu membangun ekosistem yang melahirkan budaya antikorupsi menyikapi banyaknya kepala daerah kena OTT KPK.
"Kita juga harus berkemauan dan mampu membangun ekosistem yang melahirkan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat, dengan literasi dan kampanye yang terus menerus dilakukan, tanpa henti," ujar Doli. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rentetan Kepala Daerah Kena OTT, Legislator: Menunjukkan Lemahnya Pencegahan dari KPK
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
