JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan kedatangan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audiensi yang salah satunya membahas upaya pencegahan korupsi.
"Siang ini, KPK menerima audiensi dari jajaran BGN, untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi," kata Budi, Selasa (7/7/2026).
"Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," sambungnya.
Dalam kajiannya, KPK menemukan delapan temuan yang berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi dalam program MBG. Pertama, regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, khususnya dalam mengatur tata kelola program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kedua, pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.
Baca Juga:Cerita Prabowo 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu MunculKetiga, pendekatan yang sentralistis dengan BGN sebagai aktor tunggal dinilai meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme checks and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan.
Keempat, terdapat potensi konflik kepentingan yang tinggi dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan yang terpusat serta belum adanya SOP yang jelas.
Kelima, transparansi dan akuntabilitas dinilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Keenam, banyak dapur belum memenuhi standar teknis SPPG sehingga berdampak pada munculnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Ketujuh, pengawasan keamanan pangan belum optimal karena masih minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai dengan kewenangannya. Terakhir, program MBG dinilai belum memiliki indikator keberhasilan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pengukuran baseline status gizi serta capaian akademik penerima manfaat juga belum dilakukan.
#nasional
