REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan keamanan data Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu prioritas selama proses pendataan. Untuk memperkuat perlindungan data responden, BPS menerapkan standar keamanan informasi ISO 27001 dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Ekonomi Haji Berpotensi Rp 80 Triliun, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok dan Investasi
- OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Kembangkan Ekonomi Kreatif
- Vietnam dan Filipina Naik Kelas, Indef Ingatkan Persaingan Ekonomi ASEAN Kian Ketat
"Kami juga bisa menjamin keamanannya. Begitu petugas menginput jawaban masyarakat ke dalam aplikasi kami, data langsung masuk ke server dan jaringan BPS yang sudah dijaga keamanannya. Kami telah memiliki standar pengamanan ISO 27001. Kemudian, bersama-sama dengan BSSN kami juga terus melakukan enkripsi dan pengawasan keamanan siber," kata Windhiarso, dikutip Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, pada pendataan menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), petugas memasukkan jawaban responden melalui aplikasi FASIH yang dikembangkan BPS. Data yang diinput langsung dikirim ke server BPS sehingga tidak disimpan secara terpisah oleh petugas di lapangan.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Menurut dia, penerapan standar ISO 27001 dan penguatan pengamanan siber bersama BSSN menjadi bagian dari upaya menjaga kerahasiaan data masyarakat selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Windhiarso menegaskan, perlindungan data responden juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Karena itu, data yang dikumpulkan BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak dimanfaatkan untuk penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, maupun kepentingan penegakan hukum lainnya.
"Data yang dikumpulkan dalam sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kami ingin memberikan jaminan kepada seluruh responden bahwa data yang diberikan dijaga kerahasiaannya," ujarnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar tidak muncul keraguan terhadap pelaksanaan sensus, termasuk mengenai keamanan data yang diberikan kepada petugas.
"Kami sudah monitor. Secara proporsi masih banyak yang menerima dibandingkan dengan yang menolak. Hanya yang bersuara di medsos adalah yang menolak, sedangkan yang menerima petugas sensus dengan baik jarang bersuara. Ini tugas kita bersama-sama untuk tanpa lelah mengedukasi masyarakat agar paham tentang pentingnya didata," kata Amalia kepada Republika.co.id.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan informasi secara benar serta lengkap. Menurut dia, data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan dunia usaha di Indonesia.
