Rapat paripurna DPR mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (7/7).
Seluruh fraksi di DPR mulai dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menerima RUU tersebut dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, fraksi PDIP menyoroti sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai pada 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga realisasi belanja pendidikan.
PDIP juga menilai pemerintah perlu memberi penjelasan atas membengkaknya defisit APBN 2025 sebesar 2,81%, naik dari defisit 2024 sebesar 2,29%.
“Realisasi pendapatan negara mencapai 92%, realisasi belanja negara mencapai 94%, defisit anggaran mencapai 108% dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2025, sedangkan besaran defisit 2,81% PDB, juga lebih besar dibandingkan dengan ditetapkannya dalam UU APBN 2025 yaitu 2,53% persen PDB,” kata anggota fraksi PDIP, Didik Haryadi di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta.
Sementara itu, fraksi Golkar menilai APBN 2025 masih mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah masa transisi pemerintahan. Namun, Golkar meminta pemerintah menjelaskan strategi memperkuat penerimaan negara, pengelolaan saldo anggaran lebih (SAL), serta strategi pengelolaan utang.
Lalu fraksi Gerindra mengapresiasi capaian pemerintah, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% di tengah perlambatan ekonomi global.
Gerindra juga mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung kinerja pemerintah dalam upaya terus menurunkan angka stunting Indonesia,” kata anggota fraksi Gerindra, Yuliansa.
Di sisi lain, Fraksi NasDem memberikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja APBN. NasDem menilai daya beli masyarakat belum pulih secara struktural, mengkritisi pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akibat pembentukan Danantara.
Adapun fraksi PKB memberi apresiasi terhadap kinerja makroekonomi, tetapi meminta pemerintah mengantisipasi penurunan penerimaan perpajakan dan segera menindaklanjuti temuan BPK terkait belum optimalnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya agar RUU P2 APBN TA 2025 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar anggota fraksi PKB, Indra Jaya.
Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada 2025 perlu ditingkatkan kualitasnya. Ia mengingatkan pemerintah agar menjaga kesinambungan fiskal di tengah pelebaran defisit dan meningkatnya beban utang.
PKS juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara fraksi PAN mengapresiasi pemerintah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di tengah ketidakpastian global. Namun, PAN mendorong peningkatan kualitas belanja negara dan penguatan penerimaan negara.
Sedangkan fraksi Demokrat menilai APBN 2025 berhasil menjaga stabilitas fiskal, tetapi masih menghadapi tantangan pada sisi kualitas penerimaan negara dan efektivitas belanja.
Demokrat mendorong pemerintah mempercepat reformasi perpajakan, meningkatkan kualitas belanja, dan memperkuat pengelolaan aset negara.
Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan, pimpinan rapat DPR menyatakan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Juli.
