Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap berikutnya. Persetujuan tersebut disampaikan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna yang dihadiri Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, itu mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025. Meski seluruh fraksi menerima RUU untuk dibahas lebih lanjut, masing-masing menyampaikan sejumlah evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan APBN sepanjang tahun lalu.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang menyoroti capaian pembangunan yang dinilai belum memenuhi target. Beberapa indikator yang disorot meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, realisasi belanja pendidikan, hingga pelebaran defisit anggaran.
“Realisasi pendapatan negara mencapai 92 persen, realisasi belanja negara mencapai 94 persen, defisit anggaran mencapai 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, sedangkan besaran defisit 2,81 persen PDB, juga lebih besar dibandingkan dengan ditetapkannya dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu 2,53 persen PDB,” ujar Didik Haryadi mewakili Fraksi PDI Perjuangan.
Meski memberikan kritik terhadap kinerja fiskal pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyatakan persetujuan agar pembahasan RUU dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan APBN 2025 berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional pada masa transisi pemerintahan. Namun, pemerintah diminta menjelaskan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, mengelola Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta menjaga keberlanjutan pengelolaan utang.
“Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Putri Anetta Komarudin.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pemerintah, di antaranya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di tengah perlambatan ekonomi global. Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
“Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung kinerja pemerintah dalam upaya terus menurunkan angka stunting Indonesia,” kata Yuliansa.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025. Fraksi tersebut menyoroti belum pulihnya daya beli masyarakat secara struktural, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah pembentukan Danantara. Kendati demikian, NasDem tetap mendukung agar pembahasan RUU berlanjut.
Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ekonomi pemerintah, namun meminta perhatian terhadap tren penurunan penerimaan perpajakan dan tindak lanjut atas temuan BPK mengenai belum optimalnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).
Baca Juga: Purbaya Ogah Bangun Pusat Finansial di IKN karena Sepi
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya agar RUU P2 APBN TA 2025 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Indra Jaya.
Sementara itu, Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi nasional masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal di tengah meningkatnya defisit dan beban utang negara, serta mendorong peningkatan efektivitas belanja pemerintah.
Fraksi PAN turut mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi di tengah ketidakpastian global. Namun, PAN meminta pemerintah terus memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif.
Baca Juga: Diminta Jujur APBN Masih Aman atau Tidak, Purbaya Buka-bukaan
“Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju atas rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025,” kata Muhammad Hatta.
Adapun Fraksi Demokrat menilai APBN 2025 berhasil menjaga stabilitas fiskal nasional, meski masih terdapat pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas penerimaan negara dan efektivitas belanja pemerintah. Demokrat juga mendorong percepatan reformasi perpajakan serta penguatan pengelolaan aset negara.
“Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut Sesuai Peraturan Perundang-Undangan,” ujar Anton Sukartono Suratto.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pimpinan rapat menyatakan pemerintah akan memberikan tanggapan resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026. Selanjutnya, pembahasan RUU akan diteruskan sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
