Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan hari ini. Pandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.
Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengatakan, secara umum, seluruh fraksi menilai pengelolaan APBN 2025 telah menunjukkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik meski dihadapkan pada dinamika perekonomian global.
“Pelaksanaan APBN dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Fraksi-fraksi juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.,” kata Deni di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Meski menyatakan persetujuan, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah. DPR meminta pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan penerimaan negara, mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), menjaga pengelolaan utang tetap hati-hati dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal dan akuntabilitas keuangan negara.
“Masukan tersebut diharapkan semakin memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan APBN sebagai instrumen pembangunan,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menegaskan APBN 2025 disusun untuk menjaga keeberlanjutan program pembangunan nasional.
“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Purbaya.
Ia juga menegaskan pemerintah akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” kata Purbaya.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPR dalam pembahasan RUU pada tahapan selanjutnya. Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, transparan, dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(lea/iss/ham)
