Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meragukan target Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejar Jawa Tengah sebagai lumbung suara.
PSI ingin menggeser PDIP sebagai partai politik dominan di Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut dinilai tidak akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat lantaran Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum masih digodok DPR.
"Sebagian besar partai politik menahan strategi politik karena Revisi Undang-Undang Pemilu belum ditetapkan. Secara khusus, Revisi Undang-Undang Pemilihan Legislatif belum ditetapkan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Gedung DPR, Selasa (7/6).
Bambang menyatakan metode untuk mengkonsolidasi suara akar rumput yang digunakan partai politik umumnya melalui calon legislatif di daerah. Namun sebagian anggota dewan yang notabenenya akan menjadi petahana dalam Pileg 2029 masih menunggu RUU Pemilu untuk disahkan.
Mayoritas anggota dewan di Senayan kini masih menahan biaya politik sebelum RUU Pemilu terbit. "Sebagian anggota dewan menahan dananya masing-masing untuk pertempuran ke depan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan semua partai politik telah memulai pembicaraan terkait Revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Seperti diketahui, RUU Pemilu merupakan perintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135 Tahun 2024. Aturan tersebut memerintahkan agar seluruh Pemilu di tingkat nasional dan daerah dilakukan secara serentak.
"Semua partai politik bersama pemerintah secara formal dan informal sudah melakukan pembahasan secara detail terkait ketentuan terbaik untuk Pemilu 2029," kata Puan di Gedung DPR, Kamis (12/3).
Terpisah, PSI akan mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo saat mengunjungi beberapa daerah di dalam negeri. Adapun Jokowi telah menginstruksikan PSI untuk menebalkan struktur hingga akar rumput.
Juru Bicara PSI Faldo Maldini menjelaskan rencana kunjungan Jokowi ke beberapa daerah merupakan komitmen mantan Wali Kota Solo itu saat Rapat Kerja Nasional partai di Makassar, Sulawesi Selatan. Sehingga, PSI akan terlibat dalam setiap lawatan Presiden Widodo ke daerah pada tahun ini.
Hingga kini Jokowi tidak memiliki hubungan politik resmi dengan PSI. Presiden ke-7 ini tidak menjadi kader partai politik sejak dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada akhir 2024.
Meski begitu, Faldo menilai kehadiran Jokowi dalam undangan partainya di daerah akan menjadi suntikan energi bagi mesin partai. Sebab, Jokowi direncanakan memastikan jaringan PSI bergerak dalam satu komando dan solid.
"Dan kegiatan ini adalah murni kerja organisasi untuk konsolidasi kekuatan di daerah untuk mengawal agenda keberlanjutan nasional," kata Faldo kepada Katadata.co.id, Jumat (29/5).
