1. Mengapa kematian tapir di Mesuji menjadi kontroversial?
2. Mengapa tapir sampai keluar dari hutan?
3. Bagaimana kronologi tapir hingga akhirnya dibunuh?
4. Apa pentingnya tapir bagi ekosistem hutan?
5. Apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang?
Kematian seekor tapir di Mesuji, Lampung, memicu kontroversi karena peristiwa itu tidak hanya menyangkut pembunuhan satwa dilindungi, tetapi juga mengungkap persoalan yang lebih besar mengenai kerusakan habitat dan lemahnya sistem konservasi. Tapir yang seharusnya hidup di hutan justru ditemukan di jalan lintas Sumatera sebelum akhirnya dibunuh warga.
Empat warga telah ditangkap karena diduga mengejar, menombak, menyembelih, lalu membagikan daging tapir. Polisi menjerat mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena tapir merupakan satwa yang dilindungi.
Menurut Arisa Mukharliza, Sumatran Wildlife Campaign Director The Wildlife Whisperer of Sumatra, kasus ini tidak boleh dipandang semata sebagai tindak pidana. Ia menilai tragedi tersebut mencerminkan lemahnya sistem konservasi sehingga pemerintah perlu mengusut penyebab tapir keluar dari habitatnya melalui investigasi ekologis.
Kontroversi akhirnya berkembang menjadi perdebatan mengenai tanggung jawab negara menjaga habitat satwa liar. Banyak pihak menilai penangkapan pelaku penting, tetapi belum cukup apabila penyebab ekologis yang mendorong tapir keluar dari hutan tidak ikut diselidiki.
Kemunculan tapir di jalan lintas Sumatera menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi habitatnya. Satwa nokturnal itu lazimnya hidup di hutan dataran rendah dan menghindari manusia sehingga kehadirannya di jalan raya dinilai sebagai kejadian yang tidak normal.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Itno Itoyo mengatakan, tapir tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Mesuji, bukan dari Taman Nasional Way Kambas karena jalur jelajahnya telah terputus oleh permukiman. Pada 2024, BKSDA juga masih menemukan indikasi keberadaan tapir di kawasan itu.
Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri menilai kemunculan tapir menjadi pertanyaan mengenai kondisi hutan Register 45 yang sejak lama mengalami konflik dan perubahan bentang alam. Menurut dia, fenomena itu merupakan bagian dari kegagalan pengelolaan kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi.
Data Global Forest Watch juga menunjukkan, Lampung kehilangan tutupan hutan selama dua dekade terakhir. Penyusutan habitat inilah yang diduga memperbesar peluang satwa liar keluar dari kawasan hutan dan berhadapan langsung dengan manusia.
Peristiwa bermula ketika seekor tapir muncul di jalan lintas Sumatera di kawasan Register 45, Mesuji, pada 2 Juli 2026. Video kemunculannya segera viral dan menarik perhatian banyak warga yang mendekati satwa tersebut.
Menurut Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu Itno Itoyo, petugas segera mengumpulkan informasi dan menyiapkan evakuasi. BKSDA juga mengimbau masyarakat melalui media sosial agar tidak mendekati ataupun membunuh tapir tersebut.
Namun, sebelum tim tiba, sejumlah warga lebih dahulu mengejar tapir hingga masuk ke kawasan hutan produksi. Satwa itu kemudian ditombak, disembelih, dipotong-potong, dan sebagian dagingnya dibagikan kepada warga. Rekaman bangkai tapir yang beredar luas memicu kecaman publik.
Polisi akhirnya menangkap empat pelaku, menyita tombak, golok, serta bagian tubuh tapir sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini diproses sebagai tindak pidana terhadap satwa dilindungi.
Tapir bukan sekadar satwa langka, tetapi juga memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Kehilangannya berarti hilangnya salah satu spesies yang membantu regenerasi vegetasi alami.
Dosen Biologi Universitas Andalas, Wilson Novarino, menjelaskan, tapir berfungsi sebagai seed disperser atau penyebar biji. Melalui kotorannya, tapir membantu menyebarkan berbagai jenis tumbuhan sehingga meningkatkan keragaman hutan.
Wilson juga menjelaskan bahwa pola makan tapir menciptakan rumpang-rumpang kecil di hutan sehingga cahaya matahari dapat masuk dan memicu tumbuhnya vegetasi baru. Area tersebut kemudian dimanfaatkan satwa lain sebagai tempat mencari makan.
Karena itu, kematian satu individu tapir bukan sekadar berkurangnya populasi satwa langka, tetapi juga mengurangi fungsi ekologis yang mendukung keberlanjutan hutan dan keanekaragaman hayati di Sumatera.
Berbagai pihak menilai penegakan hukum terhadap pelaku merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Perlindungan habitat dan edukasi masyarakat harus berjalan bersamaan.
Arisa Mukharliza mendorong pemerintah menjadikan investigasi ekologis sebagai prosedur baku setiap kali terjadi kematian satwa liar yang dilindungi. Menurut dia, negara perlu mengusut seluruh faktor yang menyebabkan satwa berada dalam situasi berbahaya, bukan hanya menghukum pelaku.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan, hilangnya satu individu tapir merupakan kerugian besar bagi biodiversitas. Kementerian Kehutanan juga berkomitmen memperkuat edukasi masyarakat dan mempercepat perlindungan serta pemulihan habitat satwa liar.
Selain itu, warga di sekitar kawasan hutan diimbau segera melapor kepada BKSDA apabila menemukan satwa dilindungi keluar dari habitatnya. Respons cepat di lapangan menjadi kunci agar konflik manusia dan satwa liar tidak kembali berakhir dengan kematian.
