Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengusulkan agar pembiayaan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ditanggung pemerintah pusat guna mengurangi beban fiskal pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti lebih jauh dan bisa diselesaikan,” kata Bahtra di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Usulan Kurangi Beban Fiskal DaerahBahtra menjelaskan usulan tersebut muncul setelah banyak pemerintah daerah menyampaikan keterbatasan kemampuan fiskal dalam membiayai gaji guru PPPK.
Ia mengatakan skema serupa juga diusulkan untuk tenaga kesehatan berstatus PPPK agar pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.
Menurut Bahtra, pimpinan DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan guru untuk membahas persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, ia menyebut sejumlah pemerintah daerah berharap anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 dapat ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Tergantung nanti di Banggar, apakah ada kesepakatan untuk menaikkan anggaran atau tidak,” ujarnya.
Status Guru Non-ASN Masih DibahasSementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan status guru honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 masih dibahas bersama kementerian terkait.
Ia memastikan guru non-ASN masih dapat bekerja hingga akhir 2026 meskipun pemerintah sedang menyiapkan kebijakan penataan tenaga honorer secara nasional.
“Guru-guru non-ASN itu masih bisa bekerja sampai akhir tahun ini. Untuk tahun 2027 sudah kami bicarakan dengan kementerian terkait, nanti hasilnya bagaimana baru bisa kami sampaikan,” ungkap Abdul Mu'ti.
