Pemerintah Kabupaten Gresik memanfaatkan musim kemarau untuk menata ulang sistem drainase sebelum musim hujan tiba. Tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, juga lewat normalisasi saluran, pengoperasian rumah pompa, serta kolaborasi dengan masyarakat, kecamatan, desa, hingga dunia usaha.
Ida Lailatussa’diyah Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik mengatakan, penanganan genangan perkotaan difokuskan di Kecamatan Gresik, Kebomas, serta sebagian wilayah Manyar ke arah pusat kota.
“Pemkab Gresik saat ini telah menyiapkan lima rumah pompa yang beroperasi selama 24 jam, didukung 58 personel Satgas Drainase. Mereka bertugas melakukan normalisasi, membersihkan sedimentasi, sampah, hingga eceng gondok di 27 sistem drainase wilayah perkotaan,” kata Ida dalam talkshow di Radio Suara Surabaya, Selasa (7/7/2026).
Ida Lailatussa’diyah Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik. Foto: Septian Yudha Suara SurabayaIda mengakui, penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Namun, keberadaan rumah pompa dan Satgas Drainase sudah membantu memperpendek durasi genangan di sejumlah titik.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian serius adalah Jalan Samanhudi. Kawasan ini disebut sudah lama menjadi langganan banjir. Pemkab Gresik menyiapkan rencana pembangunan saluran pembuangan baru dari Samanhudi menuju arah pelabuhan pada 2027.
“Insyaallah 2027, mohon doanya, Pak Bupati akan menangani Samanhudi menuju ke arah pelabuhan,” ujar Ida. Rute ini dipilih agar tak merusak pondasi bangunan padat di sisi utara.
Achmad Ibrahim Nasrullah, perwakilan komunitas warga terdampak di Samanhudi, mengatakan genangan di wilayahnya memang mulai lebih cepat surut setelah adanya pompa dan perbaikan beberapa saluran. Namun, warga masih menunggu solusi jangka panjang berupa jalur alternatif pembuangan air menuju laut.
“Bagaimanapun kami sangat menunggu upaya dari pemerintah untuk memberikan jalur alternatif untuk air drainasenya, sehingga tidak terjadi banjir di wilayah Samanhudi,” kata Achmad Ibrahim.
Dari sisi hidrologi, Mas’ud pengamat hidrologi menilai tantangan terbesar kawasan perkotaan Gresik adalah semakin minimnya daerah resapan. Perkembangan permukiman, bangunan usaha, dan infrastruktur membuat air hujan lebih cepat mengalir ke saluran drainase.
“Di wilayah perkotaan itu memang sangat sulit mencari lahan untuk resapan air. Sebagian besar air hujan langsung mengalir masuk ke saluran,” kata Mas’ud.
Karena itu, ia merekomendasikan agar penanganan banjir tidak hanya mengandalkan saluran pembuangan menuju laut. Pemerintah juga perlu memperkuat kolam retensi atau bosem, sumur resapan, biopori, ruang terbuka hijau, serta pengendalian tata ruang.
“Seharusnya air hujan itu tidak hanya langsung dialirkan ke drainase sampai ke laut, tetapi ditahan dulu. Ada istilahnya kolam retensi atau bosem,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan sampah juga menjadi perhatian. Saluran yang tersumbat sampah, sedimentasi, hingga bangunan permanen di atas drainase disebut menjadi salah satu pemicu genangan di beberapa kawasan, termasuk GKB dan sekitarnya.
Ida menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran, membuka akses drainase yang tertutup, serta menghidupkan kerja bakti menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap banjir.
Pemkab Gresik juga membuka ruang koordinasi bagi warga yang melakukan kerja bakti dan membutuhkan bantuan pengangkutan sedimen. Warga dapat menghubungi Command Center 112 sebelum kegiatan dilakukan, agar Satgas Drainase bisa menyiapkan personel, kendaraan, dan peralatan.
Melalui sistem drainase yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan partisipatif, Pemkab Gresik berharap genangan di kawasan perkotaan bisa terus berkurang. Upaya menuju Kota Gresik yang bebas genangan tidak hanya bergantung pada pompa dan saluran, tetapi juga pada kesadaran bersama menjaga lingkungan.(iss/ipg)
