Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, pendapatan negara tercatat mencapai sebesar Rp 1.459,4 triliun di semester I-2026, atau 46,3 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 3.153,6 triliun.
"Tumbuh 21,4 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
- [tangkapan layar]
Dia menjelaskan, penopangnya yakni peningkatan aktivitas ekonomi, pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Sementara penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.187,8 triliun, atau 44,1 persen dari target Rp 2.693,7 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak terkumpul sebesar Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target Rp 2.357,7 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 152 triliun Rah 45,2 persen dari target Rp 336 triliun.
“Jadi reformasi perpajakan dan organisasi perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Ke depannya akan terus membaik,” ujarnya.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 271 triliun, atau 59 persen dari target Rp459,2 triliun. Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656 triliun, atau 43,1 persen dari target Rp3.842,7 triliun dan tercatat tumbuh sebesar 17,8 persen (yoy).
Kemudian, belanja pemerintah pusat telah tersalurkan sebanyak Rp 1.298,6 triliun, atau 41,2 persen dari target Rp 3.149,7 triliun.
Pada sisi belanja K/L, realisasi tercatat sebesar Rp 658,9 triliun atau 43,6 persen dari target Rp 1.510,5 triliun. Sedangkan belanja non-K/L terealisasi Rp 639,7 triliun, atau 39 persen dari target Rp 1.639,2 triliun.
Adapun penyaluran transfer ke daerah tercatat sebesar Rp 357,4 persen atau 51,6 persen dari target Rp 693 triliun.
“Itu merupakan hasil dari upaya kami untuk memastikan belanja negara terjadi lebih merata sepanjang tahun. Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan, dan program prioritas nasional,” kata Purbaya.
Dengan kinerja itu, APBN mengalami defisit sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp 85,1 triliun.
“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” ujarnya. (Ant).
