Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi hutan di daerah.
Ria Norsan menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
Potensi Hutan Kalimantan BaratRia Norsan mengatakan Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan yang luas sehingga memberikan peluang besar untuk berkontribusi terhadap target penurunan emisi nasional melalui perdagangan karbon yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar sehingga ini menjadi peluang menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi daerah apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Perkuat Sinergi dan Target NasionalRia Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan kemudahan proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan.
Ria Norsan menjelaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang dirancang lebih terintegrasi, lebih transparan, dan memiliki daya saing di pasar global.
Menurut Raja Juli Antoni, sektor kehutanan memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia serta target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Melalui platform digital Indonesia Forestry Carbon Hub, pemerintah berupaya meningkatkan kredibilitas data penyerapan karbon nasional sekaligus meminimalkan potensi double counting dalam perdagangan karbon.
“Menhut mengatakan bahwa hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ria Norsan.
