Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji sebagai sumber nilai tambah bagi Tanah Air diuji sejumlah tantangan. Salah satunya adalah potensi kenaikan biaya penyelenggaraan haji pada 2027 lantaran pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan biaya di Tanah Suci.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji melalui berbagai program strategis untuk mengoptimalkan nilai manfaat penyelenggaraan haji bagi perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj Jaenal Effendi mengatakan potensi gabungan ekonomi haji dan umrah diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun, sehingga perlu dioptimalkan melalui pengembangan ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi.
"Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan haji tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri," katanya dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).
Lebih lanjut, dia menilai besarnya aktivitas haji dan umrah semestinya mampu mendorong pertumbuhan industri nasional, mulai dari produk halal, logistik, transportasi, hingga sektor jasa.
Untuk mencapai visi tersebut, salah satu strategi yang terus diperluas ialah meningkatkan penetrasi produk Indonesia dalam kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Hingga kini, pemerintah telah mengekspor 28 jenis bumbu Nusantara dengan volume lebih dari 300 ton serta penyediaan sekitar 3,1 juta paket makanan saji.
Baca Juga
- Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Begini Usulan Kemenhaj
- Kemenhaj Bakal Tertibkan Oknum Jadikan Haji-Umrah Ladang Bisnis
- Cara Klaim Asuransi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia, Proses Online dan Cepat
Pengembangan tersebut juga diarahkan pada sektor transportasi dan pariwisata. Melalui optimalisasi penerbangan kosong atau empty flight, pemerintah berupaya menarik wisatawan dari kawasan Timur Tengah menuju Indonesia.
“Hingga saat ini, inisiatif tersebut telah mencapai 1.723 penumpang dan akan terus dikembangkan untuk memperluas dampaknya ke depan,” terang Jaenal.
Dia melanjutkan, pihaknya juga mendorong investasi dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memperkuat sistem pengadaan berbagai produk Indonesia yang digunakan jemaah selama berada di Tanah Suci. Menurut Jaenal, peluang keterlibatan pelaku usaha nasional dalam rantai nilai haji dan umrah diperkirakan dapat mencapai sekitar 30% hingga 40%.
Untuk memperkuat integrasi tersebut, pemerintah juga mengembangkan platform ekonomi haji sebagai sarana digital yang menghubungkan berbagai pelaku dalam ekosistem. Kemenhaj menilai upaya ini dapat diiringi sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
"Ekosistem ekonomi haji tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok nasional, membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Senada, kalangan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah memandang perlu adanya optimalisasi manfaat ekonomi dari besarnya ekosistem ibadah umat Islam tersebut. Besarnya jumlah jemaah Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi perekonomian nasional.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Ahmad Zaky Zakariya Anshary menyampaikan bahwa terdapat sekitar 221.000 jemaah haji dan sekitar 1,5 juta jemaah umrah berangkat ke Tanah Suci setiap tahun. Aktivitas tersebut menghasilkan arus ekonomi yang sangat besar, mulai dari tiket pesawat, hotel, katering, logistik, perlengkapan ibadah, layanan kesehatan hingga berbagai produk halal.
"Apakah Indonesia sudah memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari besarnya ekosistem haji tersebut? Jawabannya adalah belum," ujar Zaky.
Menurut Zaky, aspek operasional masih mendominasi perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji selama ini. Padahal, dia menilai terdapat peluang besar untuk mengembangkan UMKM, industri halal, sektor jasa, teknologi, pendidikan, hingga inovasi berbasis ekonomi haji.
Oleh karena itu, Amphuri mendorong agar Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat ekosistem ekonomi haji dunia. Konsep tersebut dibangun melalui delapan pilar utama, antara lain integrasi seluruh pelaku dalam ekosistem haji, penguatan rantai nilai, pengembangan pusat inovasi haji, integrasi industri halal, pendirian pusat riset ekonomi haji, pengembangan marketplace digital nasional, pembentukan pusat ekspor produk haji serta penerapan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang memperluas pemasaran berbagai produk ke Arab Saudi, mulai dari makanan, produk pertanian, farmasi, kosmetik halal, perlengkapan ibadah hingga produk fesyen muslim.
"Melalui jaringan haji dan umrah dunia, diharapkan ke depan produk Indonesia tersedia di mal, supermarket, dan toko-toko di Arab Saudi sehingga tidak hanya dikonsumsi jemaah Indonesia, tetapi juga WNI yang berada di Saudi bahkan masyarakat lokal," ujarnya.
Selain itu, pihak juga memandang pengembangan ekonomi haji perlu mengadopsi konsep ekonomi sirkular. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi yang tercipta dari penyelenggaraan haji mampu menghasilkan nilai tambah yang terus berputar bagi pelaku usaha nasional.
Di sisi lain, pembahasan penyelenggaraan haji ke depan masih dibayangi potensi kenaikan biaya. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), setidaknya pada tahun depan, tetap dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
"Saya kira tidak turun, kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Marwan, DPR akan terlebih dahulu menerima usulan resmi dari Kementerian Haji beserta hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebelum membahas besaran biaya untuk musim haji berikutnya. Dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi salah satu faktor utama yang sulit dihindari dalam penyusunan biaya haji.
"Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena satu berdasarkan kurs, perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang," ujarnya.
Selain faktor kurs, DPR juga mencermati kemungkinan kenaikan pajak di Arab Saudi yang dapat meningkatkan berbagai komponen biaya pelayanan jemaah.
Meski demikian, Marwan menilai peluang menjaga biaya haji tetap terkendali masih terbuka apabila pemerintah mampu menyusun pola penyelenggaraan baru melalui negosiasi dengan otoritas Arab Saudi. Namun, dia mengingatkan agar upaya menekan biaya tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada jemaah.
"Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja, Panja BPIH, kayaknya berat. Kalau pun [biaya] turun, ya nanti pelayanannya yang turun," katanya.
