Apa saja yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
- Kapan NU akan menggelar Muktamar Ke-35 dan apa saja agendanya?
- Di mana Muktamar NU Ke-35 digelar dan apa saja pertimbangannya?
- Siapa yang akan memilih Ketua Umum PBNU dan bagaimana prosesnya?
- Apa saja syarat yang diusulkan dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum PBNU?
- Apa yang harus dilakukan agar suksesi kepemimpinan NU berjalan lancar?
Kapan NU akan menggelar Muktamar Ke-35 dan apa saja agendanya?
Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur, menyepakati pelaksanaan Mukmatar Ke-35 NU akan digelar 1-5 Agustus 2026. ”Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi kurang lebih,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di sela-sela Musyawarah Nasional (Munas)-Konferensi Besar (Konbes) NU di Kediri, Senin (22/6/2026).
Namun, dengan berbagai pertimbangan, PBNU akhirnya memutuskan Muktamar Ke-35 digelar pada 27-31 Agustus 2026. Salah satu agenda yang akan dilaksanakan dalam muktamar adalah pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Sejumlah hal lain juga akan dibahas dalam muktamar. Di antaranya Angaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta program dan roadmap 25 tahun NU.
Jajaran syuriah dan tanfidziyah NU akhirnya memutuskan Muktamar Ke-35 digelar pada 27-31 Agustus 2026. Dalam rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam, juga diputuskan Muktamar Ke-35 akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Penetapan Tambakberas sebagai tuan rumah Muktamar Ke-35 cenderung cukup mengejutkan. Sebelumnya, Tambakberas hanya masuk dalam radar sebagai kandidat khusus untuk lokasi pembukaan muktamar, sementara Lirboyo dan Jakarta sempat menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi utama.
”Munculnya nama Bahrul Ulum, Tambakberas, merupakan usulan dari hasil pertemuan antara rais aam dan ketua umum,” kata Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-35 NU Saifullah Yusuf.
Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan, Jombang memiliki modal pengalaman berharga karena pernah sukses menyelenggarakan Muktamar Ke-33 NU pada 1-5 Agustus 2015, yang melibatkan empat pesantren besar sekaligus, yakni Bahrul Ulum, Tebuireng, Mambaul Ma’arif, dan Darul Ulum. Perhelatan satu dekade silam tersebut menjadi catatan penting karena berhasil mengonsolidasikan ribuan peserta serta menetapkan kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020.
Terkait perubahan jadwal pelaksanaan dari rencana awal 1-5 Agustus sebagaimana disepakati dalam forum munas-konbes di Kediri, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan teknis untuk memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan. Pergeseran waktu ke akhir Agustus diperlukan agar panitia memiliki durasi persiapan yang lebih panjang guna memastikan kesiapan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang jauh lebih matang.
Rais Aam atau pimpinan tertinggi Syuriyah serta Ketua Tanfidziyah yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PBNU dipilih dipilih melalui formatur yang dikenal dengan istilah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang terdiri dari sejumlah kiai khos. Namun, dalam beberapa kali muktamar pernah pula Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dipilih secara langsung.
Menjelang Muktamar Ke-35, muncul usulan perombakan AHWA. Usulan tersebut meliputi perubahan kriteria pemilihan berbasis kewilayahan dan struktur syuriyah, hingga pelonggaran larangan rangkap jabatan politik. Selain itu, terdapat pula wacana penambahan jumlah anggota AHWA dari 9 menjadi 17 orang.
Wacana itu memicu ketegangan di internal Nahdliyin. Di satu sisi, para kiai sepuh berkeras menjaga pakem tradisi. Sementara di sisi lain, dorongan reformasi organisasi menuntut adanya perubahan demi memperkuat legitimasi kepemimpinan ke depan.
Salah satu yang mengemuka menjelang Muktamar Ke-5 adalah syarat Ketua Umum PBNU tidak boleh rangkap jabatan. Ketika Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 berlangsung di Ploso, Kediri, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, beredar selembar kertas berisi ikhtisar keputusan Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya.
Dokumen yang ditulis 72 tahun silam itu di antaranya berisi larangan bagi tiga formatur terpilih hasil muktamar—yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)—untuk merangkap jabatan sebagai menteri.
Menjelang suksesi kepemimpinan pada muktamar ke-35, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal. Di tengah dinamika organisasi, ia menyerukan agar seluruh jajaran pengurus menanggalkan potensi gesekan dan mengedepankan ketulusan khidmah agar transisi kepemimpinan tetap berada dalam koridor persatuan serta jauh dari polemik yang dapat memecah belah jamiah.
”Mari sesudah ini sampai akhir nanti kita laksanakan proses yang harus kita lalui ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kejujuran, dengan menghindari apa pun yang berpotensi menimbulkan kontroversi maupun pertentangan baru,” ujar Gus Yahya.
Sebelumnya, pada November 2025, konflik internal sempat memuncak dengan adanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketua umum. Namun, islah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada akhir Desember 2025 menjadi titik balik. Percepatan muktamar ke-35 pun disepakati sebagai jalan keluar mengakhiri konflik internal.
