Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menyebutkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi momentum untuk memetakan kondisi riil dunia usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan bahwa di balik besarnya kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih terdapat pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara akurat: berapa banyak usaha yang benar-benar masih aktif, berkembang, atau justru telah berhenti beroperasi.
Dia pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurut dia, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Berikan data yang benar dan lengkap, karena data dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” kata Syakur, Kamis (9/7/2026).
Menurut Syakur, selama bertahun-tahun, UMKM disebut sebagai penopang utama ekonomi Garut. Namun, sebagian besar usaha mikro beroperasi secara informal dan belum seluruhnya tercatat dalam basis data resmi pemerintah.
Kondisi itu, lanjutnya, membuat pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Banyak usaha rumahan, pedagang daring, hingga pelaku usaha musiman yang muncul dan hilang dalam waktu singkat tanpa pernah tercatat secara memadai.
Baca Juga
- Ramai Penolakan Sensus Ekonomi 2026, Bisa Pengaruhi Akurasi Data dan Arah Kebijakan
- Sensus Ekonomi 2026: Membangun Indonesia dengan Informasi Terpercaya
“Padahal, struktur ekonomi Garut sangat ditopang oleh aktivitas usaha skala kecil yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan kulit, pertanian, hingga jasa. Data statistik daerah menunjukkan sektor-sektor tersebut masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Garut,” tutur Syakur.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai jumlah usaha yang benar-benar beroperasi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, hingga tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha.
Data tersebut dinilai semakin penting di tengah perubahan pola bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya penggunaan media sosial dan marketplace membuat banyak pelaku usaha beralih ke platform digital. Namun, sebagian di antaranya tidak memiliki lokasi usaha tetap sehingga sulit terdeteksi melalui pendataan konvensional.
Selain itu, lanjut Syakur, tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian pelaku usaha dalam beberapa tahun terakhir juga menimbulkan pertanyaan mengenai daya tahan UMKM. Tidak sedikit usaha yang masih tercatat dalam administrasi, tetapi aktivitas ekonominya sudah menurun drastis atau bahkan berhenti beroperasi.
Oleh karena itu, hasil sensus diharapkan tidak hanya menghasilkan angka jumlah usaha, melainkan juga memberikan gambaran mengenai kesehatan ekosistem usaha daerah.
Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, hingga kebijakan penciptaan lapangan kerja.
“Akurasi data menjadi faktor penting karena arah pembangunan ekonomi daerah semakin bergantung pada kemampuan pemerintah membaca dinamika dunia usaha. Tanpa data yang mutakhir, berbagai program bantuan dan pemberdayaan berisiko tidak tepat sasaran,” tutup Syakur.
