ADA perubahan pola diplomasi yang cukup signifikan dari Presiden Prabowo dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Kunjungan ke luar negeri yang masif sejak ia dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, perlahan tapi pasti berkurang, berganti dengan gaya diplomasi yang lebih santai, matang, dan berwibawa dengan mendelegasikan kewenangannya kepada para pembantunya, khususnya menteri luar negeri.
Ia juga cukup berkeja dengan khidmat di Istana negara dengan menerima kunjungan kenegaraan dan kehormatan dari banyak pejabat tinggi negara sahabat, mulai dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier pada 15 Juni 2026, berlanjut dengan kunjungan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, hingga yang teranyar dan masih berada di Jakarta saat ini, Perdana Menteri India, Shri Narendra Damodardas Modi.
Dengan tidak menegasikan faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo, tampaknya kritik dari Dino Patti Djalal—Wamenlu Indonesia 2014, sekaligus pendiri Foreign Policy Community Indonesia (FPCI)—memainkan peranan penting dalam mempengaruhi corak dan gaya diplomasi Presiden Prabowo dalam satu bulan terakhir.
Kritik yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo terasa sangat spesial dan bermakna di tengah keringnya saran dan masukan konstruktif dari pejabat diplomatik yang berada di sekeliling presiden.
Arah gerak diplomasi yang mulai keluar dari pakem politik luar negeri bebas-aktif yang dianut oleh Indonesia mulai terlihat akar permasalahannya, yakni kurangnya individu yang memiliki nyali untuk menjadi sparring partner presiden dalam perumusan kebijakan luar negeri, bahkan berani untuk mengatakan “tidak” untuk hal-hal yang tak lazim dalam habitus diplomasi.
Realitas Diplomasi Tak Sesuai PakemKritik Dino yang disampaikan di akun X miliknya @dinopattidjalal terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang sangat intens dalam satu setengah tahun terakhir sejak ia dilantik mungkin terdengar nyinyir bagi mereka yang terbiasa dengan habitus “Asal Bapak Senang” atau ABS.
Habitus ini jugalah yang menyebabkan kebijakan presiden nyaris tanpa kontrol dan penyeimbang.
Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BOP) bentukan Amerika Serikat (AS) yang bukan saja sangat kental dengan kepentingan AS dan Israel Zionis, tapi juga melemahkan peran PBB dan mendiskreditkan Palestina sendiri sebagai korban penindasan.
Baca juga: Kursi Kosong Diplomasi Indonesia di Teheran
Indonesia kehilangan spirit bebas-aktif melalui kepesertaan tersebut. Dalam konteks intensnnya kunjungan ke luar negeri, signifikansi buruk bukan saja soal anggaran yang cenderung boros, tapi lebih fundamental dari itu; muruah diplomasi yang tergerus dan besarnya dependensi Indonesia terhadap negara asing dalam pencapaian kepentingan nasional.
Kritik Dino jika dicermati secara saksama menjadi sebuah game changing-pass diplomasi yang sangat brilian dalam mengubah secara perlahan praksis diplomasi Indonesia—khususnya yang diaksentuasikan oleh presiden.
Kritik yang disampaikan mampu memecah kebuntuan, menyajikan solusi sebagai pembuka sumbatan, dan mengembalikan muruah diplomasi Indonesia.
Istana Negara pada awalnya menampilkan wajah defensif dan resisten yang tercermin dari jawaban pemerintah melalui Sekretaris Kabinet yang juga seorang perwira aktif militer, Letkol (Inf) Teddy Indra Wijaya.
Seskab Teddy dalam keterangan persnya bahkan tak segan mengintrik balik Dino dengan membandingkan jumlah tim kunjungan keluar negeri pada masa Dino berdinas aktif.
Kendati demikian, sikap resisten dan defensif ini merupakan tampilan dari seorang pembantu presiden yang hanya berlaku sebagai juru bicara (spokeman).
