Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap proses penjajakan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) Bank Jakarta. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Saidu Solihin, mengatakan pihaknya menerima laporan Bank Jakarta telah bertemu timnya untuk membahas rencana IPO.
"Ketemu tim saya katanya sudah...cuma tinggal kita lihat BUMD di semua provinsi sebetulnya,” ujar Saidu kepada wartawan di gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/7).
Menurut Saidu, proses IPO Bank Jakarta relatif lebih sederhana dibandingkan rencana penerbitan obligasi daerah yang memerlukan kesiapan regulasi dan dukungan pemerintah daerah.
"Kalau Bank Jakarta IPO lebih mudah. Tapi kalau obligasi daerah kita mesti cek seluruhnya, karena undang-undangnya ada. Tinggal pelaksanaannya apakah sudah support atau enggak, ini masalah political will dari pemerintah,” jelasnya.
Saidu menyebut, BEI juga terus mendorong BUMD di berbagai provinsi untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan maupun penguatan tata kelola perusahaan.
Sebelumnya Bank Jakarta tengah menyiapkan langkah strategis menuju IPO dengan menargetkan laba bersih sebesar Rp 1 triliun pada 2026. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, mengatakan 2026 menjadi fase eksekusi setelah perseroan menguatkan struktural perusahaan sepanjang 2025.
"Achieve One Thousand One berarti komitmen target laba tahun 2026 sebesar Rp 1 triliun sebagai milestone penting untuk membangun rekam jejak kinerja yang sehat dan kredibel, yang sekaligus menyiapkan Bank Jakarta untuk naik kelas,” ucap Agus dalam agenda Rapat Kerja Bank Jakarta Tahun 2026 di Ballroom 1 Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (22/1).
Agus menjelaskan, laba bersih Bank Jakarta pada 2025 tercatat sebesar Rp 345 miliar yang dipengaruhi langkah konsolidasi internal, termasuk penguatan pencadangan serta investasi besar pada teknologi informasi dan keamanan siber.
Demi mendukung target laba dan kesiapan IPO, Bank Jakarta menetapkan empat prioritas strategis pada 2026, yakni penguatan pendanaan dengan CASA di atas 50 persen, penurunan NPL gross di bawah 2 persen, peningkatan fee based income hingga 11 persen, serta penyesuaian portofolio kredit agar lebih granular dengan porsi UMKM dan konsumer sekitar 60 persen.
