JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik dan dunia pada 2026 bakal melambat. Bersamaan dengan itu, inflasi berisiko menyengat. Keduanya bakal menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Khusus Indonesia, pertumbuhan ekonominya pada 2026 diproyeksikan masih stagnan. Namun, tingkat inflasi pada 2026 berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Tekanan inflasi terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat juga sudah mulai terasa.
Pada 8 Juli 2026, Bank Pembangunan Asia (ADB) merilis Asian Development Outlook July 2026: A Fragile Outlook as Energy Market Disruptions Persist. Dalam laporan tentang prospek ekonomi itu, ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik pada 2026.
Ekonomi di kawasan tersebut diperkirakan tumbuh 4,5 persen secara tahunan pada 2026. Proyeksi pertumbuhan itu lebih rendah dari proyeksi pada April 2026 yang sebesar 4,6 persen dan melambat dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,6 persen pada 2026. Begitu pun dengan ekonomi India yang diramal tumbuh 6,6 persen pada 2026 atau turun dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 7,7 persen.
Dampak gangguan pasar energi yang berkepanjangan akibat konflik Timur Tengah terhadap negara-negara di Asia Pasifik ternyata lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya.
Sementara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, pertumbuhan ekonominya pada 2026 diperkirakan tumbuh 4,5 persen. Tingkat pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan 2025 dan proyeksi pada April 2026 yang masing-masing sebesar 4,8 persen dan 4,6 persen.
“Dampak gangguan pasar energi yang berkepanjangan akibat konflik Timur Tengah terhadap negara-negara di Asia Pasifik ternyata lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya,” kata Kepala Ekonom ADB Albert Park di Manilai, Filipina, melalui siaran pers, Kamis (9/7/2026).
Park menjelaskan, meskipun sudah ada kesepakatan kerangka kerja perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026, perbaikan terhadap gangguan pasar energi global bakal terjadi secara bertahap. Tekanan inflasi kemungkinan juga belum akan berkurang.
Ini mengingat dampak konflik Timur Tengah tidak hanya berpengaruh terhadap energi, tetapi juga pupuk, harga komoditas lain, dan rantai pasokan. Jika berjalan baik, pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja akan membantu normalisasi pasar energi global.
Namun, lanjut Park, seberapa cepat terjadinya pemulihan masih sangat tidak pasti bahkan berpotensi mengalami pemburukan yang signifikan. Pasalnya masih ada risiko utama terjadinya kembali eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik berkepanjangan.
“Pertumbuhan ekonomi Asia dan Pasifik memang masih tetap tangguh. Namun, gangguan berkepanjangan akibat konflik memerlukan keseimbangan kebijakan yang hati-hati antara mendukung pertumbuhan dengan menjaga inflasi,” katanya.
ADB memperkirakan tingkat inflasi tahunan Asia Pasifik pada 2026 sebesar 4 persen. Tingkat inflasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2025 dan proyeksi pada April 2026 yang masing-masing sebesar 2,9 persen dan 3,5 persen.
Tingkat inflasi China pada 2026 diperkirakan sebesar 1,2 persen, lebih rendang dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 0,0 persen dan proyeksi pada April 2026 yang sebesar 0,6 persen. Tingkat Inflasi India pada 2026 juga bakal melonjak menjadi 5,2 persen dari 2,1 persen pada 2025 dan 4,5 persen pada proyeksi Apri 2026.
Sementara Indonesia, tingkat inflasinya pada 2026 diperkirakan sebesar 3 persen. Proyeksi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2025 dan perkiraan pada April 2026 yang masing-masing sebesar 1,9 persen dan 2,5 persen.
Serial Artikel
Sana-sini Inflasi
Inflasi tengah terjadi di sana-sini. Ekonomi semakin berbiaya tinggi. Isi dompet masyarakat semakin tergerogoti.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,1 persen pada proyeksi April 2026 menjadi 3 persen pada proyeksi Juli 2026. Tingkat pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 3,5 persen.
Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diproyeksikan melambat tajam dari 5 persen pada 2025 menjadi 3,5 persen pada 2026. Hal itu mencerminkan peningkatan volume perdagangan di awal 2026 akibat rencana penerapan tarif baru AS, serta penyesuaian bertahap dari relasi dagang dan rantai produksi melalui pengalihan dan penjadwalan ulang perdagangan.
IMF juga memperkirakan inflasi global akan menghentikan penurunan stabilnya. Inflasi global diproyeksikan naik dari 4,1 persen pada 2025 menjadi 4,7 persen pada 2026. Kenaikan harga energi dan pangan menjadi biang keladinya.
Dinamika inflasi di berbagai negara diperkirakan akan tetap tidak merata. Dinamika tersebut bergantung pada perbedaan gejolak nilai tukar, persistensi inflasi harga barang dan jasa, serta kondisi pasar tenaga kerja.
Hal itu tertuang dalam World Economic Outlook Update July 2026: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology yang dirilis IMF pada 8 Juli 2026. Dalam laporan prospek ekonomi tersebut, terungkap pula pertumbuhan ekonomi Iran yang sangat berkebalikan dengan AS.
IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS pada 2026 sebesar 2,3 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 2,1 persen. Sebaliknya, ekonomi Iran pada 2026 justru diperkirakan terkontraksi cukup dalam atau tumbuh -5,4 persen. Jika ramalan itu terbukti, berarti Iran bakal mengalami resesi setelah pada 2025 ekonominya tumbuh -0,8 persen.
Dalam prospek ekonomi tersebut, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh 5 persen datu turun dari 5,1 persen pada 2025. Pertumbuhan ekonomi dua negara mitra dagang utama Indonesia, yakni China dan India, juga diperkirakan melambat.
Ekonomi China pada 2026 diperkirakan tumbuh 4,6 persen atau lebih rendah dari 5 persen pada 2025. Adapun ekonomi India diproyeksikan turun dari 7,7 persen pada 2025 menjadi 6,4 persen pada 2026.
Jika konflik Timur Tengah mencuat lagi, maka harga komoditas akan kembali bergejolak, kondisi keuangan kian ketat, dan kerawanan pangan di negara-negara berpenghasilan rendah bisa semakin buruk.
Wakil Direktur Departemen Riset IMF, Petya Koeva Brooks, mengatakan, proyeksi tersebut mengasumsikan sejumlah faktor. Pertama, Selat Hormuz dibuka kembali secara normal pada pertengahan Juli 2026 seperti sebelum terjadinya konflik di Timur Tengah.
Kedua, harga komoditas didasarkan pada harga pasar per 10 Juni 2026, yang menyiratkan harga rerata minyak mentah pada pada 2026 senilai 89 dolar AS per barel. Ketiga, risiko ketidakpastian kebijakan dan geopolitik tetap tinggi.
“Eskalasi konflik bisa mencuat kembali. Jika hal itu terjadi, maka harga komoditas akan kembali bergejolak, kondisi keuangan kian ketat, dan kerawanan pangan di negara-negara berpenghasilan rendah bisa semakin buruk,” katanya.
Perlambatan ekonomi dan inflasi yang relatif tinggi dapat menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Belanja modal dunia usaha menjadi membengkak akibat kenaikan harga komoditas dan jasa, serta pelemahan nilai tukar. Hal itu bakal tertransmisi ke produk barang atau jasa yang ditawarkan.
Di sisi lain, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih bakal terbebani kenaikan harga dan berbagai barang dan jasa tersebut. Jika masrayakat menunda belanja sejumlah sejumlah barang dan jasa, maka dampaknya bakal dirasakan dunia usaha.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) menjelaskan fenomena tersebut dalam Seri Analisis Makroeknomi Edisi Juli 2026 tentang Inflasi Juni 2026. Pada 2026, tingkat inflasi umum dan inti Indonesia secara tahunan masing-masing sebesar 3,34 persen dan 2,76 persen.
LPEM-FEB UI menilai inflasi memang masih lebih rendah ketimbang inflasi umum dan belum menunjukkan tekanan permintaan domestik yang berlebihan. Namun, sebagian harga barang dan jasa tahan lama non-pangan mulai menyesuaikan terhadap beban biaya input dan ekspektasi harga konsumen.
Hal itu terlihat dari inflasi tahunan kelompok penyediaan makanan dan minuman yang sudah naik 2,36 persen. Begitu pun dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatat inflasi tahunan yang tinggi, yakni sebesar 10,10 persen.
“Risiko kenaikan harga dapat berlanjut apabila pelaku usaha mulai menaikkan harga jual akibat kenaikan biaya operasional dan logistik,” kata Direktur LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin.
Chaikal juga menunjukkan, sejumlah indikator permintaan memperkuat argumen bahwa kenaikan inflasi inti belum sepenuhnya berasal dari penguatan permintaan domestik. Saat ini, sejumlah indikator permintaan cenderung turun meskipun masih berada di zona optimistis (di atas 100).
Merujuk hasil survei Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 120,9 pada Mei 2026 menjadi 117,8 pada Juni 2026. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan eksptasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan juga turun.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 112,2 pada Mei 2026 menjadi 109,2 pada Juni 2026. Dalam periode perbandingan yang sama, Indeks Ekspetasi Konsumen (IEK) turun dari 129,7 menjadi 126,4.
Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) pada mayoritas kelompok pengeluaran juga turun. Khusus, IPDG kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta-Rp 3 juta, justru anjlok ke zona pesimistis atau turun dari 104,8 pada Mei 2026 menjadi 99 pada Juni 2026.
Di sisi produksi, lanjut Chaikal, Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia turun dari 50 pada Mei 2026 menjadi 46,9 pada Juni 2026. Hal itu mengindikasikan industri manufaktur Indonesia kembali mengalami kontraksi.
“Sejumlah indikator itu mengindikasikan bahwa belum terjadi kenaikan permintaan secara signifikan. Di sisi lain, risiko pada inflasi inti lebih banyak berasal dari kenaikan harga input, depresiasi rupiah, dan potensi transmisi harga energi ke harga barang dan jasa non-pangan,” katanya.
