JAKARTA, KOMPAS.com - KPK mengungkapkan sejumlah hal yang masih didalami tim penyidik terhadap alur pemberian dan pengembalian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
"Ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang masih perlu didalami oleh penyidik terkait tadi juga yang ditanyakan," kata Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Baca juga: KPK Soroti Jeda 10 Hari Pengembalian Amplop Bupati Kuansing oleh Menhut Raja Juli
Dia mengatakan setelah penyitaan uang 12.000 dolar Singapura yang diduga diberikan untuk Menhut Raja Juli, penyidik masih akan melakukan pendalaman seperti total keseluruhan uang hingga sosok yang meletakkan uang di dalam amplop tersebut.
"Siapa yang menaruh amplop, terus pertemuan-pertemuan seperti apa. Itu juga nanti kita tunggu saja perkembangannya karena masih berjalan," kata Taufik.
Taufik mengatakan, saat ini, penyidik masih berada di lapangan untuk memastikan fakta dan bukti-bukti lain dalam perkara tersebut.
Baca juga: Apa Isi Amplop Bupati Kuansing yang Diberikan kepada Raja Juli? Ini Jawaban KPK
Namun, dia memastikan bahwa adanya pemberian dari Bupati Suhardiman ke Menhut Raja Juli terkait alih fungsi hutan tersebut.
"Jadi tentunya kita tidak bisa sampaikan secara utuh, tapi fakta-fakta itu memang kami temukan," ujarnya.
12.000 dolar Singapura disitaSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah 12.000 dolar Singapura (SDG) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Juprizal (JUP), pada Rabu (8/7/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menduga uang tersebut adalah uang yang dikembalikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
“Penyidik melakukan penyitaan uang dari saksi JUP senilai SGD12.000,” kata Budi dalam keterangannya.
“Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini,” sambungnya.
Baca juga: Uang 12.000 Dollar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing Disita, Diduga yang Dikembalikan Menhut
Budi mengatakan, penyidik menduga Juprizal mengetahui proses pengumpulan uang oleh bupati dari para petani sekaligus anggota Koperasi Unit Desa (KUD).
“JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati,” ujarnya.
Tak hanya itu, Budi mengatakan, penyidik juga menyita uang senilai Rp 15.000.000 dari saksi bernama Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Kabupaten Kuansing.
“Dan saksi FHD sejumlah Rp15.000.000. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud,” tuturnya.
Budi mengatakan, kedua saksi didalami terkait pengetahuannya atas suap lelang jabatan Sekretaris Daerah kepada Bupati Kuantan Singingi.
“Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kab. Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kementerian Kehutanan,” ucap dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
