jpnn.com - Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut pihaknya menghormati proses hukum kepolisian ketika menggeledah 12 tempat untuk mengusut kasus korupsi blackout batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anang kepada awak media, Kamis (9/7).
BACA JUGA: Polri Dalami Isu Foto Jampidsus di Rumah Sentul yang Digeledah
Polisi melakukan proses penggeledahan rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026) dini hari. ANTARA/M Fikri Setiawan
Diketahui, penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 tampat dalam kasus korupsi blackout batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel hingga TPPU.
BACA JUGA: Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus, Kapuspen Sebut Permintaan Kejaksaan
Dua di antara tempat yang digeledah ialah Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (8/7) malam.
Dalam penggeledahan itu, polisi menyita total uang senilai Rp67,2 miliar dalam bentuk USD dan SGD.
BACA JUGA: Uang Rp 60 M Terkait Korupsi Disita Polri dari Kafe deClan Signature Jaksel
Tempat lain yang digeledah ialah sebuah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat. Polisi menyita 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar dari lokasi tersebut.
Anang mengatakan Kejagung menunggu hasil pengusutan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam tiga perkara rasuah.
Termasuk, kata dia, Kejagung menunggu objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
Anang mengimbau publik tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau institusi dengan perkara yang ditangani kepolisian.
"Hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya.
Anang mengatakan Kejagung menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.
Kejagung, lanjut dia, meyakini bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Kami mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut," ujarnya.
Anang melanjutkan Kejagung berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat.
"Tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat," kata dia.(ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Penampakan Kafe deClan Signature Setelah Digeledah Penyidik Kortas Tipidkor
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
