Lampu Kuning Ekonomi dari Ekspektasi Konsumen

Bisnis.com, JAKARTA — Sentimen masyarakat atas prospek ekonomi nasional semakin memburuk, tercermin dari hasil survei konsumen terbaru dari Bank Indonesia (BI). Dunia usaha pun mewanti-wanti skenario terburuk.

BI melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan 3,1 poin, dari 120,9 pada Mei 2026 menjadi 117,8 pada Juni 2026. 

IKK sendiri menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya, meski menurun, indeks kepercayaan konsumen sebesar 117,8 pada Juni 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

Kendati demikian, jika dilihat trennya maka IKK terlihat cenderung terus menurun sejak awal tahun: dari 127 pada Januari 2026 menjadi 117,8 pada Juni 2026.

Lebih mengkhawatirkan lagi, survei konsumen BI juga menunjukkan indikator ekspektasi ke depan terperosok ke level terendah dalam hampir empat tahun terakhir.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) anjlok ke level 126,4 pada Juni 2026, yang merupakan rekor terendah baru sejak September 2022 (126,1). Sejalan, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) juga tersungkur ke level 121,2, titik terendah sejak September 2022 (118,8).

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai bahwa memburuknya rentetan indeks ini merupakan refleksi nyata dari tekanan ekonomi pascapandemi yang belum teratasi.

"Itu mencerminkan penurunan kesejahteraan riil, yang mana kenaikan upah lebih rendah dibandingkan dengan lonjakan harga, utamanya volatile foods. Ini juga sejalan dengan penyusutan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir dan maraknya pemutusan hubungan kerja [PHK] di sektor formal maupun kesulitan mencari kerja," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9/7/2026).

Masalahnya, ketika ekonomi belum pulih akibat hambatan pandemi, kini diperparah oleh sentimen global dan domestik yang terjadi belakangan.

Dari global, Deni menjelaskan eskalasi konflik Timur Tengah telah mengerek harga minyak dunia yang berimbas pada pelemahan tajam nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan inflasi bahan pokok.

Dari domestik, pengajar di Prasetya Mulya Business School ini menyoroti respons kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pasar kurang sensitif dan cenderung bersifat sementara. Beberapa kebijakan seperti ekspor satu pintu lewat BUMN PT DSI dianggap memberikan sentimen anti-bisnis, sementara program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membebani ruang fiskal.

"Kebijakan-kebijakan itu malah menjadi sumber kerentanan fiskal yang memicu turunnya kepercayaan investor, sehingga menyebabkan capital flight dan pelemahan rupiah," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menegaskan bahwa tren penyusutan IEK dan IEKU ini harus dibaca sebagai alarm peringatan bagi laju konsumsi rumah tangga pada paruh kedua tahun ini.

Dipo memproyeksikan minat belanja masyarakat akan makin menurun seiring dengan ekspektasi tingginya inflasi dan tren kenaikan suku bunga acuan.

"Ini jelas lampu kuning untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II tahun ini," pungkasnya.

Senada, Deni juga mewanti-wanti penurunan ekspektasi ini mencerminkan melemahnya kepercayaan publik terhadap prospek ekonomi dan kemampuan pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan makin defensif dengan menahan atau menunda konsumsi.

Di sektor riil, pelaku bisnis akan merespons dengan menunda ekspansi, menyetop rekrutmen pegawai, hingga mengambil opsi PHK yang berpotensi makin memperberat ekonomi ke depan.

Sinyal Bahaya Dunia Usaha

Kalangan pengusaha mengakui memburuknya keyakinan dan ekspektasi konsumen akan bertransmisi langsung ke keputusan para pelaku usaha: mereka berpotensi menahan ekspansi, bahkan menurunkan kapasitas produksi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan bahwa anjloknya Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) ke titik terendah sejak September 2022 merupakan cerminan bahwa para pengusaha akan mengevaluasi kembali langkah bisnisnya.

Menurutnya, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi maupun belanja modal, baik untuk membeli berbagai kebutuhan penunjang, peningkatan produksi, maupun perawatan berbagai aset yang dimiliki.

"Pengusaha berpotensi untuk menunda atau menurunkan belanja modal yang tadinya sudah dianggarkan untuk semester II/2026," ungkap Sarman kepada Bisnis, Kamis (9/7/2026).

Sarman membeberkan, kehati-hatian tersebut juga tak lepas dari daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya seperti yang tercermin dari penurunan keyakinan (IKK) hingga ekspektasi (IEK) konsumen.

Tak hanya itu, lesunya daya beli juga mendorong pengusaha menurunkan kapasitas produksinya. Sarman menjelaskan bahwa pengusaha berpotensi merugi apabila kapasitas produksi dipertahankan di tengah lemahnya permintaan—karena target penjualan berpotensi besar tidak tercapai.

Oleh karena itu, direktur utama PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. (BESS) ini meyakini  mayoritas pelaku usaha akan memilih jalan tengah yang pragmatis: mengorbankan profitabilitas demi mempertahankan pangsa pasar.

"Pelaku usaha lebih baik margin menurun sedikit daripada target penjualan tidak tercapai," urai Sarman.

Dorong Kredit dan Pengembangan UMKM

Masalahnya, jika dunia usaha menahan ekspansi dan menurunkan kapasitas produksi maka laju roda perekonomian akan melambat. Jika roda perekonomian melambat maka berpotensi memburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, bank sentral terus mendorong pembiayaan sektor riil agar pelaku usaha tetap melakukan ekspansi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengaku bahwa otoritas moneter tetap mengawal ketat fungsi intermediasi perbankan agar tidak macet. Dia menyatakan bahwa percepatan penyaluran kredit terus digenjot dengan melibatkan pemerintah, otoritas terkait, perbankan, dan pelaku usaha.

"Upaya tersebut didukung Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial [KLM], yang turut memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan bagi dunia usaha," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Di samping menjaga kelancaran pembiayaan, BI juga mendorong pengembangan usaha mikro hingga menengah lewat Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu.

Pada tahun ini, program tersebut menargetkan lahirnya 400 barista bersertifikasi internasional, 50 inovasi wastra baru, 200 pesantren produsen air minum dalam kemasan, dan 10 pesantren pengelola pertanian terintegrasi.

"Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional, meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Denny.