jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/7) tentang info penting soal jaminan pensiun dan JHT PPPK, ada info penting soal nasib P3K paruh waktu dan downgrade, hingga Polri dalami rumah mewah di Sentul milik Febrie. Simak selengkapnya!
1. Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Terbit SE Petunjuk Teknis Pengusulan Pemberhentian ASN 2026-2027, tetapi Tak Cukup, Ada Kelemahannya
PT Taspen (Persero) mendorong percepatan penerbitan Peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Regulasi turunan UU ASN 2023 diperlukan, antara lain untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema iuran dan mekanisme pendanaannya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Disorot, TKD 2027 terkait Gaji Masih Tanda Tanya, AP3KI Minta Mendagri Menyelamatkan PPPK & P3K PW
Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Surat Mendagri Menguatkan Posisi PPPK, Pemda Didesak Ajukan P3K Teknis & PW Masuk Data
Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas
2. Info Penting soal Nasib PPPK Paruh Waktu dan Downgrade, Alhamdulillah Positif
Ada info penting soal nasib PPPK paruh waktu dan downgrade.
Informasi ini muncul setelah Persatuan P3K Paruh Waktu Indonesia (PPWI) DKI Jakarta dan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih beraudiensi dengan H. Achamd Yani, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta pada 7 Juli 2026.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Info Penting soal Nasib PPPK Paruh Waktu dan Downgrade, Alhamdulillah Positif
3. Buka Data Pemda yang Sudah Menjalankan Surat Mendagri Terkait Gaji PPPK
Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka data pemda yang sudah menjalankan amanat yang tertuang dalam Surat Mendagri Nomor: 900.1/5044/SJ tertanggal 5 Juli 2026 terkait gaji PPPK. Menurut Ketua Umum FOKAP Heti Kustrianingsih, Kemendagri perlu memublikasikan daerah mana saja yang sudah memasukkan data kondisi fiskal mereka sehingga tidak mampu membayar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.
Ini penting karena bisa saja daerah-daerah yang sebenarnya kemampuan fiskalnya terbatas malah tidak mengajukan datanya ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Buka Data Pemda yang Sudah Menjalankan Surat Mendagri Terkait Gaji PPPK
4. Dukung Polri Bongkar Korupsi Batu Bara, Petisi Ahli Nilai Jampidsus Harus Diperiksa
Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara yang diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
Presiden PETISI AHLI Pitra Romadoni Nasution mengapresiasi langkah Polri yang telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan serta melakukan penggeledahan guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan perkara.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Dukung Polri Bongkar Korupsi Batu Bara, Petisi Ahli Nilai Jampidsus Harus Diperiksa
5. Ditanya Temuan Foto Jampidsus di Rumah Mewah Sentul, Polri: Masih Didalami
Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengaku belum bisa memastikan sosok dalam foto yang ditemukan penyidik pihaknya ketika menggeledah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat, Rabu (8/7).
Hal demikian dikatakan Totok saat menanggapi kabar ada foto kelurga Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah saat penyidik Kortas Tipidkor Polri menggeledah rumah di Sentul.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ditanya Temuan Foto Jampidsus di Rumah Mewah Sentul, Polri: Masih Didalami
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, Surat Mendagri Terkait Gaji Sudah Terbit, PPPK dan P3K PW Aman
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
