jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan BSKDN berperan sebagai perumus, penyusun, sekaligus pemberi rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Peran tersebut dijalankan dengan mengedepankan pendekatan evidence-based policy, yakni memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berangkat dari data yang terukur, riset yang kredibel, serta kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
BACA JUGA: Mendagri Tito Tegaskan Siap Integrasikan Sistem Data Kemendagri ke Satu Data Indonesia
Oleh karena itu, BSKDN Kemendagri terus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan riset.
Kali ini, BSKDN Kemendagri meneken kerja sama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) di Command Center BSKDN pada Kamis, 9 Juli 2026.
BACA JUGA: Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi & Media dalam Validasi IPKD
"Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kemendagri memberikan following kepada daerah dengan berbasiskan data yang sudah dilakukan pengukuran dengan benar,” ujar Yusharto.
Menurutnya, berbagai instrumen pengukuran yang dikembangkan Kemendagri telah menghasilkan basis data yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan kepada pemerintah daerah. Data tersebut selanjutnya dipadukan dan dianalisis sesuai kebutuhan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Daerah tinggal memadukan dan mengambil unsur-unsurnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai," ujar Yusharto.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, BSKDN ingin menjadi bagian dari proses diseminasi kebijakan pemerintah agar implementasinya selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Karena itu, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga aplikatif bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Yusharto menambahkan, penguatan kebijakan berbasis bukti tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kebijakan yang terintegrasi.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang memiliki peran strategis dalam menyediakan data, hasil kajian, dan rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Kami ingin menjadi bagian dari proses menjadikan kebijakan itu dekat dengan permasalahan di lapangan. Evidence-based policy menjadi pusat atensi kami di BSKDN," katanya.
Dia menegaskan kolaborasi BSKDN dengan perguruan tinggi juga diarahkan untuk memperkuat berbagai agenda strategis, antara lain riset kebijakan, pengembangan kapasitas aparatur, seminar dan diskusi publik, hingga penyusunan policy brief.
Dia menilai, perguruan tinggi merupakan salah satu sumber utama lahirnya inovasi daerah.
“Kolaborasi dengan dunia akademik perlu terus diperluas agar pemerintah daerah memperoleh dukungan riset yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara lebih komprehensif,” pungkas Yusharto.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
