JAKARTA, DISWAY.ID - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku tak mengerti mengapa dirinya dikaitkan dengan kasus blackout atau pemadaman listrik di sejumlah daerah di Indonesia.
Ia mengakui bahwa itu ada kaitannya dengan pengadaan batubara.
Namun ia mengatakan kasus tersebut akan dijelaskan oleh penyidik Polri nantinya.
"Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada kaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut, perkaranya perkara apa," kata Febrie di Kejagung, Jumat, 10 Juli 2026.
BACA JUGA:Jampidsus Febrie Akui Rumah Sentul yang Digeledah Polri Miliknya: Uang dan 74 Kg Emas Ada Pemiliknya
Lebih lanjut, Febrie mengatakan sempat membaca informasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Apabila dugaan itu benar, ia meminta hal tersebut harus diaudit menyeluruh terhadap proses pengadaan batu bara.
"Menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana," imbuhnya.
BACA JUGA:Ditanya Soal Kepemilikan Cafe de'Clan Cipete, Jampidsus Febrie: Tidak Ada Keterkaitan Bisnis
Karena itu, ia meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
"Jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkap dan sebaiknya ditanya ke sana ya, rekan-rekan Metro ya," tuturnya.
“Sampai saat ini saya tidak memahami apa kaitan Jampidsus dengan perkara blackout tersebut. Sepanjang yang saya baca, perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan batubara untuk PLTU,” katanya.
Febri menegaskan agar semuanya harus diaudit secara menyeluruh.
BACA JUGA:74 Kg Emas Berapa Rupiah? Segini Estimasi Aset Diduga Milik Jampidsus Febrie Adriansyah di Rumah Sentul Bogor
“Kalau memang itu persoalannya, menurut saya sebaiknya dilakukan audit secara menyeluruh, mulai dari jumlah kebutuhan, kualitas batu bara yang diterima, mekanisme transaksi pembelian, hingga prosedur pengadaannya. Dengan begitu dapat diketahui apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak,” tegasnya.
- 1
- 2
- »
