INDONESIA adalah negeri yang sejak kecil saya banggakan. Negeri yang kaya raya, subur, memiliki laut luas, hutan tropis, bonus demografi, dan masyarakat yang dikenal ramah serta religius.
Di sekolah kami diajarkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang suatu saat akan berdiri sejajar dengan negara-negara maju.
Namun, belakangan ini, saya semakin sering bertanya kepada diri sendiri: mengapa rasa bangga itu kini bercampur dengan rasa malu?
Saya tidak malu karena Indonesia belum menjadi negara maju. Saya tidak malu karena masih ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Saya juga tidak malu karena tim nasional sepak bola belum berhasil mewujudkan mimpi tampil secara konsisten di Piala Dunia. Semua bangsa memiliki tantangan.
Yang membuat saya malu adalah ketika hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan krisis integritas yang menyentuh lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kehormatan negara.
Negara ini dibangun di atas prinsip negara hukum. Polisi bertugas menegakkan hukum, jaksa menuntut atas nama keadilan, hakim mengadili dengan independen, sedangkan TNI menjaga kedaulatan negara. Masing-masing memikul amanah konstitusi yang tidak ringan.
Baca juga: Rumah Jampidsus Dijaga TNI dan Bahaya Civil War ala Avengers
Karena itu, ketika muncul perkara yang menyeret oknum dari berbagai institusi tersebut, yang sesungguhnya terluka bukan hanya keuangan negara, melainkan juga kepercayaan rakyat.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik mengikuti perkembangan penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semestinya menjadi simbol investasi negara bagi generasi masa depan justru dibayangi dugaan penyimpangan tata kelola.
Penyidik menetapkan sejumlah tersangka, termasuk seorang perwira tinggi Polri, seorang perwira tinggi TNI, dan seorang perwira menengah TNI yang bertugas di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Semua pihak tentu tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi rakyat kecil, persoalannya bukan semata-mata berapa besar kerugian negara. Yang lebih menyakitkan adalah objek yang diperebutkan.
Ketika program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia pun terseret dugaan korupsi, masyarakat bertanya: apakah masih ada ruang pelayanan publik yang benar-benar steril dari penyalahgunaan kekuasaan?
Belum reda perhatian publik terhadap perkara tersebut, ruang publik kembali dipenuhi pemberitaan mengenai proses hukum yang menyentuh lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Penggeledahan, pengamanan di sekitar kediaman pejabat kejaksaan, serta beredarnya berbagai spekulasi di media sosial mengenai hubungan tak harmonis antarlembaga penegak hukum memunculkan persepsi bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara sedang menghadapi ujian berat.
