HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Namun di sisi lain, pemerintah diingatkan agar setiap kunjungan memiliki target yang jelas dan menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Marwan, menilai kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kebutuhan di tengah kondisi politik internasional yang semakin kompleks.
“Sebenarnya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo itu bagus. Itu adalah bagian dari diplomasi bangsa kita di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Namun, perlu ada target dan prioritas,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (10/7).
Ia menjelaskan, setiap kunjungan semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan yang terukur dan sesuai dengan kepentingan nasional. Tanpa target yang jelas, kunjungan luar negeri berpotensi hanya menjadi agenda seremonial yang membebani anggaran negara.
“Kalau tidak demikian, kunjungan luar negeri hanya terkesan seremonial dan cenderung boros anggaran di tengah keterbatasan fiskal kita,” katanya.
Marwan mengatakan, keberhasilan diplomasi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya pertemuan atau penandatanganan nota kesepahaman. Menurutnya, ukuran utama adalah tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau ingin membangun kerja sama ekonomi, maka harus ada angka yang jelas, misalnya berapa jumlah investasi yang diinginkan. Jangan hanya sebatas publikasi bahwa akan ada investasi yang masuk, tetapi juga harus jelas kapan realisasinya dan bagaimana tindak lanjutnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil diplomasi umumnya tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Dampaknya baru akan terasa beberapa tahun setelah kesepakatan dibangun.
“Hasil kunjungan luar negeri atau diplomasi itu sering kali baru bisa dirasakan pada tahun-tahun mendatang,” tambahnya.
Terkait arah politik luar negeri, Marwan menilai Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif. Hanya saja, implementasinya dapat berbeda pada setiap pemerintahan.
Menurutnya, pada era Presiden Prabowo muncul pandangan bahwa Indonesia terlihat lebih dekat dengan Amerika Serikat. Penilaian tersebut, kata dia, muncul dari sejumlah langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah.
“Ada pihak yang melihat Prabowo lebih pro-Amerika. Pandangan ini tidak bisa disalahkan juga karena melihat beberapa langkah diplomasi yang dilakukan. Tapi sering kali itu hanya taktik saja. Yang terpenting adalah bagaimana kepentingan nasional kita tetap menjadi prioritas yang berdasar pada konstitusi,” ujarnya.
Marwan juga menanggapi kritik sebagian masyarakat terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, banyak atau sedikitnya kunjungan tidak menjadi persoalan selama benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis bangsa.
“Kalau kepentingan nasional membutuhkan itu, tidak jadi masalah banyaknya kunjungan. Tapi jika belum terlalu prioritas, baiknya dikurangi dulu karena membutuhkan anggaran yang lumayan banyak. Sementara di dalam negeri, kita juga memiliki agenda-agenda penting yang perlu segera dituntaskan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan hasil setiap kunjungan luar negeri. Transparansi tersebut dinilai penting agar publik memahami manfaat diplomasi yang dilakukan pemerintah dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus bisa mengomunikasikan dengan baik kepada khalayak Indonesia tentang kunjungan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan,” jelasnya. (*/)
Priska Julianti, Magang FAJAR
