Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago buka suara terkait pengusutan tiga kasus korupsi yang dilakukan Polri. Dia menegaskan pemerintah mendukung pengusutan kasus itu dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Djamari juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas di antara penegak hukum di Indonesia. Dia menyebut Polri dan Kejaksaan Agung memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi," kata Djamari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
"Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," sambungnya.
Djamari juga mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penyidikan kasus ini kepada para penyidik kepolisian. Dia meyakini kerja para penegak hukum dalam kasus tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Dia menambahkan, pengusutan tiga kasus korupsi yang dilakukan Polri sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo dalam memberantas praktik-praktik korupsi. Djamari juga mendorong penegakan hukum yang setimpal dan adil kepada pihak yang nantinya ditetapkan tersangka.
"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," jelas Djamari.
"Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
(ygs/imk)
