Saya selalu merasa Piala Dunia itu agak ajaib. Kita menontonnya seolah-olah hanya sedang melihat dua puluh dua orang berebut satu bola. Kadang sambil minum kopi. Kadang sambil makan gorengan. Kadang sambil seolah menjadi pelatih dadakan dari ruang keluarga.
"Umpan ke kanan, woi!"
Padahal pemainnya di Amerika sana. Kita yang di rumah, duduk miring di sofa, merasa lebih tahu daripada pelatih yang digaji miliaran. Begitulah sepak bola. Semua orang mendadak punya lisensi kepelatihan. Minimal lisensi komentator.
Di mata penonton, Piala Dunia memang tampak sederhana: dua tim, satu bola, dua gawang, dan 90 menit pertandingan. Ada gol yang membuat stadion meledak. Ada penalti yang membuat jantung pindah tempat. Ada pemain yang menangis, ada pelatih yang memeluk stafnya, ada suporter yang wajahnya dicat penuh warna tetapi pulang dengan hati remuk.
Namun, Piala Dunia tentu tidak sesederhana itu.
Di balik satu pertandingan yang kita tonton sambil membalas pesan WhatsApp, ada mesin raksasa yang bekerja. Stadion disiapkan. Jadwal diatur. Tiket dijual. Transportasi dihitung. Keamanan dijaga. Kamera dipasang. Teknologi diuji. Wasit dilatih. Jutaan orang digerakkan agar pertandingan yang kita nikmati selama 90 menit itu bisa berlangsung indah.
Piala Dunia 2026 bahkan hadir dengan ukuran yang lebih besar. Pesertanya 48 negara. Pertandingannya lebih banyak. Tuan rumahnya bukan satu negara, melainkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sepak bola bukan hanya urusan menendang bola, tetapi juga urusan tata kelola.
Nah, di titik itulah, saya sering teringat pemilu.
Sisi Rumit di Balik Bilik SuaraPemilu juga sering terlihat sederhana dari luar. Warga datang ke TPS, menunjukkan KTP, menerima surat suara, masuk ke bilik, mencoblos, memasukkan surat suara ke kotak suara, mencelupkan jari ke tinta, lalu pulang. Selesai. Demokrasi tampak seperti urusan lima menit. Bahkan mungkin lebih cepat daripada memilih menu makan siang di aplikasi pesan-antar.
Namun, bagi penyelenggara pemilu, lima menit di bilik suara itu adalah ujung dari pekerjaan yang sangat panjang.
Jauh sebelum hari pemungutan suara, ada data pemilih yang harus dimutakhirkan, partai politik yang harus diverifikasi, calon yang harus ditetapkan, logistik yang harus disiapkan, petugas yang harus direkrut, kampanye yang harus diatur, dana kampanye yang harus dilaporkan, surat suara yang harus dicetak, distribusi yang harus dijaga, pemilih yang harus dilayani, penghitungan yang harus terbuka, rekapitulasi yang harus transparan, dan sengketa yang harus dijawab.
Jadi, jika Piala Dunia adalah turnamen sepak bola terbesar, pemilu adalah turnamen demokrasi terbesar.
Bedanya, dalam Piala Dunia, yang diperebutkan adalah piala. Dalam pemilu, yang diperebutkan adalah mandat rakyat. Namun, keduanya punya satu kesamaan penting: kemenangan hanya bermakna jika pertandingan dipercaya berjalan adil.
Gol indah tetap akan dipersoalkan jika berbau offside. Penalti tetap akan diperdebatkan jika publik merasa wasit keliru. Kartu merah tetap bisa memicu kemarahan jika alasannya tidak dapat dijelaskan. Dalam sepak bola, skor akhir memang menentukan pemenang. Namun, kepercayaan terhadap proses menentukan apakah kemenangan itu diterima.
Pemilu juga begitu. Suara terbanyak memang penting. Namun, suara terbanyak harus lahir dari proses yang dipercaya: daftar pemilih yang akurat, pencalonan yang sah, kampanye yang adil, pemungutan suara yang terbuka, penghitungan yang transparan, dan rekapitulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam demokrasi, pemenang tidak cukup hanya menang. Pemenang harus menang dalam pertandingan yang dipercaya oleh publik.
Belajar dari Teknologi Lapangan HijauDi sinilah Piala Dunia modern memberi bahan inspirasi yang menarik. Sepak bola hari ini tidak lagi hanya bergantung pada penglihatan wasit. Ada Video Assistant Referee (VAR). Ada kamera dari berbagai sudut. Ada teknologi offside semi-otomatis. Ada bola yang dilengkapi sensor. Hal-hal yang dulu hanya bisa diperdebatkan hingga urat leher tegang, kini setidaknya dapat diperiksa ulang dengan data.
Apakah bola sudah melewati garis? Apakah pemain berada dalam posisi offside? Apakah ada handball? Apakah terjadi pelanggaran sebelum gol? Semua bisa diperiksa, diputar ulang, dilihat dari berbagai sudut, lalu diputuskan dengan prosedur tertentu.
Tentu saja VAR tidak membuat sepak bola bebas dari kontroversi. Pemain masih bisa protes. Pelatih masih bisa marah. Penonton masih bisa berteriak. Media sosial tetap bisa ribut semalaman. Kadang VAR justru membuat orang tambah kesal karena gol yang sudah dirayakan sambil membuka baju tiba-tiba dianulir karena ujung sepatu seorang pemain berada beberapa sentimeter di depan lawan.
Namun, VAR memberi satu hal penting: keputusan tidak lagi hanya berdiri di atas perasaan. Ada rekaman. Ada data. Ada jejak. Ada alasan yang bisa dijelaskan.
Pemilu Indonesia juga membutuhkan semangat seperti itu.
Bukan berarti pemilu harus sepenuhnya digital. Bukan berarti teknologi bisa menggantikan manusia. Pemilih tetap harus datang ke TPS. Petugas tetap harus melayani. Saksi tetap harus mencatat. Pengawas tetap harus mengawasi. Warga tetap harus bisa menyaksikan penghitungan suara secara terbuka.
Teknologi tidak boleh menggantikan denyut manusia dalam demokrasi. Namun, teknologi dapat menjadi lapisan tambahan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kecurangan.
Bayangkan jika setiap perubahan data dalam tahapan pemilu memiliki jejak yang jelas: kapan diubah, siapa yang mengubah, berdasarkan dokumen apa, dan mengapa perubahan itu dilakukan. Bayangkan jika setiap dokumen pencalonan dapat ditelusuri dengan mudah. Bayangkan jika data pemilih yang berubah selalu meninggalkan riwayat. Bayangkan jika angka hasil penghitungan dapat dicocokkan kembali dengan dokumen sumber dari TPS. Bayangkan jika anomali dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berubah menjadi sengketa besar.
Itulah yang saya maksudkan dengan teknologi sebagai VAR demokrasi.
Dalam sepak bola, VAR membantu wasit melihat ulang peristiwa yang rawan salah. Dalam pemilu, teknologi harus membantu penyelenggara, pengawas, peserta, dan publik melihat ulang titik-titik yang rawan dipersoalkan.
Apakah pemilih benar-benar terdaftar? Apakah calon benar-benar memenuhi syarat? Apakah dokumen yang diunggah sama dengan dokumen yang diperiksa? Apakah suara yang dihitung di TPS sama dengan angka yang masuk dalam rekapitulasi? Apakah ada perubahan data yang tidak wajar? Apakah keberatan peserta telah dicatat dengan benar?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak cukup dijawab dengan kalimat, "Percayalah kepada kami." Dalam urusan cinta saja kalimat itu kadang tidak mempan, apalagi dalam urusan pemilu.
Demokrasi modern membutuhkan bukti. Membutuhkan jejak. Membutuhkan sistem yang bisa diperiksa. Kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena pejabat meminta untuk dipercaya. Kepercayaan tumbuh ketika prosesnya dapat dilihat, diperiksa, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum elektoral tidak cukup hanya tertulis dalam Undang-Undang, Peraturan KPU, atau putusan pengadilan. Kepastian hukum juga harus hidup dalam sistem data yang rapi, prosedur koreksi yang jelas, audit yang terbuka, serta teknologi yang dapat dijelaskan kepada publik.
Di sinilah kita perlu berhati-hati. Teknologi pemilu tidak boleh menjadi kotak hitam (black box). Jangan sampai publik diminta percaya pada sistem yang bahkan cara kerjanya tidak mereka pahami. Jika itu terjadi, teknologi bukan mengurangi kecurigaan, melainkan menambah kabut baru.
VAR dalam sepak bola menjadi penting bukan hanya karena ada kamera. VAR penting karena publik tahu ada proses peninjauan ulang. Sensor bola berguna bukan hanya karena canggih. Sensor itu berguna karena data yang dihasilkan membantu menjelaskan dasar pengambilan keputusan.
Teknologi pemilu juga bukan sekadar canggih, tetapi transparan; bukan sekadar cepat, tetapi dapat diaudit; bukan sekadar digitalisasi, tetapi juga memberi kepastian. Pemilu digital bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah pemilu yang lebih jujur, lebih pasti, lebih terbuka, lebih sulit dicurangi, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Tiga Agenda Teknologi Pemilu ke DepanOleh karena itu, agenda teknologi pemilu Indonesia ke depan setidaknya perlu diarahkan pada tiga hal utama:
1. Transparansi
Setiap tahapan penting harus meninggalkan jejak digital yang dapat dibaca dan diperiksa. Data pemilih, data partai politik, pencalonan, dana kampanye, logistik, hasil penghitungan, hingga rekapitulasi harus memiliki riwayat yang jelas. Dalam pemilu, data akhir memang penting. Namun, riwayat perubahan data sering kali jauh lebih penting.
2. Auditabilitas
Sistem pemilu tidak cukup hanya untuk digunakan oleh penyelenggara. Sistem itu juga harus dapat diperiksa oleh pihak yang otoritatif. Audit teknologi, audit keamanan siber, audit data, dan audit prosedur harus menjadi bagian dari desain pemilu sejak awal. Jangan sampai audit baru dipikirkan setelah ramai di media sosial. Sebab, kalau sudah masuk media sosial, masalah kecil pun bisa berubah menjadi sepanas final Liga Champions.
3. Pencegahan Kecurangan
Teknologi harus membantu mendeteksi kejanggalan dengan lebih cepat. Data ganda, perubahan angka yang tidak wajar, dokumen yang tidak konsisten, pola input yang mencurigakan, atau perbedaan antara dokumen sumber dan data rekapitulasi harus bisa terbaca sejak dini. Dalam pemilu, pencegahan selalu lebih baik daripada keributan setelah hasil diumumkan.
Namun, sekali lagi, teknologi hanyalah alat. VAR tidak akan berguna jika wasit tidak berintegritas. Sensor bola tidak akan berarti jika aturan main berubah-ubah.
Begitu pula teknologi pemilu. Sistem digital hanya akan memperkuat demokrasi jika diletakkan di atas aturan yang jelas, penyelenggara yang profesional, peserta yang patuh, pengawas yang kuat, dan publik yang memiliki akses untuk memahami serta mengawal prosesnya.
Pada akhirnya, pemilu tidak boleh hanya dibayangkan sebagai hari pencoblosan. Pemilu adalah pertandingan panjang. Ada pemain, ada wasit, ada penonton, ada aturan, ada lapangan, ada teknologi, ada emosi, dan ada hasil akhir yang harus diterima bersama.
Piala Dunia mengajarkan bahwa pertandingan besar tidak cukup hanya menghasilkan juara. Pertandingan besar harus membuat orang percaya bahwa juara itu lahir dari proses yang adil. Begitu pula pemilu.
Dalam Piala Dunia, trofi diberikan kepada satu tim. Dalam pemilu, kursi kekuasaan diberikan kepada mereka yang memperoleh mandat rakyat. Tetapi bagi demokrasi, trofi tertinggi bukanlah kursi. Trofi tertinggi adalah kepercayaan publik.
Sebab, tanpa kepercayaan, kemenangan hanya menjadi angka. Dengan kepercayaan, angka itu menjadi legitimasi.
Dody Wijaya. Mahasiswa PhD Political Science, Penikmat Sepak Bola, dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta.
(rdp/imk)
