Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah membantah jika sensus ekonomi berkaitan dengan pemungutan pajak seperti isu yang santer beredar di media sosial sehingga dampaknya banyak petugas sensus ditolak oleh warga karena termakan oleh isu yang tidak benar atau hoaks tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa tidak benar jika sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS berkaitan dengan pajak.
"Itu salah, tidak benar sensus untuk pajak," kata Koster kepada media, Sabtu (11/7/2026).
Koster menjelaskan sensus ekonomi bertujuan untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat dari pelaku usaha dan rumah tangga. Hal ini penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah agar bisa melakukan perencanaan hingga pembuatan kebijakan dengan data.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika ada petugas sensus ekonomi yang datang. Ia menyebut, BPS menjamin kerahasiaan dan keamanan data pelaku usaha dan masyarakat yang disensus.
Dia juga menekankan bahwa sensus ekonomi bertujuan untuk menggali data ekonomi secara akurat dan menjadi pondasi bagi pemerintah dalam pembangunan.
Baca Juga
- BPS dan Pemprov Bali Tandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi
- Koster Minta Bupati dan Wali Kota Dukung Sensus Ekonomi Bali
- BPS: Capaian Sensus Ekonomi di Bali 43%
"Kami juga menyampaikan tidak khawatir, rahasia data akan kami jaga dengan baik, kemudian keamanan data akan kami jaga dengan baik," jelas
Kepala BPS juga mengingatkan petugas sensus yang menjadi ujung tombak di lapangan agar berlaku sopan, ramah, dan menjelaskan tujuan sensus ekonomi dengan benar dan tidak ada kaitan dengan pungutan pajak.
Selain itu, petugas sensus juga tidak boleh melewatkan sasaran sensus dan harus mampu menggali data secara akurat.
"Petugas harus sopan, menyampaikan dengan benar tujuan sensus, kemudian yang penting menggali data secara akurat, tidak boleh ada yang terlewat," kata Amalia.
