jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.
BACA JUGA: Merespons Penggeledahan oleh Polri, Jampidsus Singgung soal MBG
Prabowo mengatakan bahwa MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi Indonesia sehat dan berkualitas.
Oleh karena itu, dia mengatakan, jangan sampai program untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini dirusak oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
BACA JUGA: KPK Terima Audiensi BGN, Bahas Perbaikan Tata Kelola MBG
Prabowo menyampaikan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7) kemarin.
"Saya tidak ingin lihat rakyat miskin, saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kami teruskan, tetapi kami mengerti dan kami sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk menjadi maling di situ," ucap Prabowo.
BACA JUGA: Kejagung Sikat Perwira TNI Diduga Terlibat Korupsi MBG, Anggota DPR Ini Mendukung
Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran di pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing.
Menurut dia, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya,” kata dia.
“Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan," lanjutnya.
Ketua umum Partai Gerindra itu juga meminta aparat TNI dan Polri ikut melakukan pengawasan dengan pendekatan yang baik. Jangan menjadikan pemeriksaan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau mengerjain. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," tegasnya.
Dia optimistis masyarakat juga akan menjadi bagian penting dalam pengawasan SPPG. Saat ini publik makin mudah menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran.
"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," tambahnya. (dit/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
