Jakarta: Aktivis Antikorupsi, Anshor Mukmin, menyoroti polemik rencana kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Amerika Serikat. Dia meminta publik menyikapi persoalan tersebut secara jernih dan proporsional.
Anshor berharap publik tidak terpengaruh opini yang sengaja digiring pihak tertentu hingga menjadi polemik yang bersifat asumtif serta spekulatif.
"Persoalan perjalanan dinas yang menjadi polemik sesungguhnya hanya persoalan isu administratif yang kemudian digiring seolah-olah menjadi tuduhan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak berdasar," ungkap Anshor dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Media Indonesia pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia ini menyampaikan pernyataan resmi dari Kementerian PU telah memberikan ketegasan. Jika ada anggota keluarga yang turut serta dalam perjalanan tersebut, seluruh pembiayaannya dipastikan menggunakan dana pribadi dan tidak bersumber dari APBN.
Menurut Anshor, penjelasan tersebut klarifikasi resmi yang harus dihormati dalam kerangka negara hukum.
"Saya rasa pernyataan resmi kementerian PU melalui Sekjen sudah sangat clear bahwa perjalanan keluarga Menteri PU tidak menggunakan APBN. Keterbukaan ini saya rasa perlu kita apresiasi bersama," ujar Anshor.
Baca Juga :
Menteri PU: 5 Bendungan Baru Siap Aliri 40 Ribu Hektare Lahan PertanianDalam perspektif hukum administrasi negara, Anshor menjelaskan pencantuman nama anggota keluarga dalam proses administrasi perjalanan, termasuk pengurusan visa, tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
"Saya berpendapat bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar asumsi yang terus digaungkan hingga membentuk persepsi di ruang publik," kata Anshor.
Dia tidak menampik di dalam negara demokrasi, kritik terhadap penyelenggara negara tetap bagian penting yang patut dihormati. Namun, kritik tersebut harus tetap berbasis data yang valid.
"Kita patut menghormati kritik oleh masyarakat, namun akan lebih bernilai apabila berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan, bukan pada pembentukan opini yang menyerang karakter seseorang, yang mengedepankan penghakiman di ruang publik tanpa dasar," ujar Anshor. Batal ke AS Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan membatalkan rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Keputusan itu disampaikan langsung usai meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang tengah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat.
Dody memilih kunjungan kerja meninjau Jembatan Enang-Enang, Bener Meriah, Aceh, menyusul viral bocornya surat perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat yang menjadi sorotan publik.
“Yang lebih penting Enang-Enang. Enggak usah ke sana, mending ke sini. Kalau ke sana itu batal, karena saya lebih mementingkan Enang-Enang,” kata Dody dalam program Primetime News Metro TV, Kamis, 9 Juli 2026.
Perhatian warganet tertuju pada tercantumnya nama istri dan anak Menteri PU dalam dokumen perjalanan tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau struktur jembatan Enang-enang Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (8/7/2026). (ANTARA FOTO/Akramul Muslim)
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan pencantuman nama anggota keluarga menteri semata-mata berkaitan dengan proses administrasi pengajuan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Menurut Apri, dokumen tersebut tidak menunjukkan istri maupun anak menteri akan menggunakan anggaran negara dalam perjalanan tersebut.
Kementerian PU juga membentuk tim investigasi untuk mengusut kebocoran surat dinas Menteri PU yang viral di media sosial. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap pihak yang diduga menyebarluaskan dokumen internal tersebut kepada publik.
Apabila hasil investigasi membuktikan kebocoran berasal dari lingkungan internal Kementerian PU, pegawai yang terlibat akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Intinya kami juga sedang mencoba mencari sumbernya dari mana, apakah dari internal ataupun dari eksternal, ini kami masih mencari. Terus terang itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik,” kata Apri dalam program Primetime News Metro TV, Kamis, 9 Juli 2026.
