Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan permintaan Pemerintah Aceh agar gas dari Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih dalam tahap pertimbangan dengan fokus pada aspek kelayakan ekonomi.
Bahlil menyampaikan pernyataan tersebut kepada awak media usai pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia mengatakan, "Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi".
Bahlil menjelaskan bahwa pengelolaan gas pada dasarnya merupakan kegiatan bisnis sehingga setiap keputusan harus didasarkan pada perhitungan ekonomi yang menguntungkan seluruh pihak.
Ia menegaskan, "Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya".
Pemerintah Aceh Usulkan Pengolahan Gas di DaratMubadala Energy sebelumnya menemukan cadangan gas di lepas pantai Blok Andaman dengan target produksi awal sekitar 300 million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Menindaklanjuti penemuan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM terkait pengelolaan minyak dan gas di Lapangan Tangkulo South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
Pemerintah Aceh meminta agar pengolahan gas tidak menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) di laut lepas.
Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dialirkan ke darat melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun Lhokseumawe.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta sebagian alokasi gas dari Blok Andaman diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh.
Pemerintah Aceh turut mengusulkan penundaan sementara Plan of Development (PoD) proyek tersebut.
Biaya Pipa Dinilai Menjadi TantanganBahlil menjelaskan lokasi temuan gas Mubadala berada di atas 12 mil laut dari garis pantai sehingga pembangunan jaringan pipa menuju darat memerlukan investasi yang sangat besar.
Ia mengungkapkan, "Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU".
Menurut Bahlil, apabila biaya pembangunan pipa terlalu tinggi maka harga gas diperkirakan dapat melampaui 10 dolar AS per MMBTU sehingga menjadi kurang kompetitif.
Bahlil kembali menyampaikan target produksi awal Blok Andaman sekitar 300 MMSCFD dengan sebagian pasokan direncanakan untuk kebutuhan PLN.
Sebagian produksi lainnya akan dialokasikan untuk kebutuhan industri di Aceh, khususnya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Ia mengatakan, "Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman".
Bahlil menegaskan pemegang konsesi Blok Andaman adalah Mubadala Energy sehingga pemerintah berkewajiban menjaga keberlanjutan proyek sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Aceh.
Ia menutup dengan pernyataan, "Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya".
