Bisnis.com, JAKARTA — Tiga lembaga internasional memproyeksikan target pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 meleset. Lembaga teranyar yang mempublikasikan laporannya yaitu Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026. Target ini menjadi asumsi APBN 2026 di mana defisit fiskal turut diprediksi sebesar 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang diterbitkan IMF pada Juli 2026, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan emerging markets diprakirakan tumbuh lebih rendah ke 3,8% pada 2026.
"Revisi tersebut bersifat heterogen, mencerminkan perbedaan dalam ketergantungan komoditas, paparan geografis, pengiriman uang dan penerimaan pariwisata, sensitivitas terhadap kondisi keuangan, dan posisi dalam rantai nilai teknologi global," dikutip dari laporan IMF tersebut, Sabtu (11/7/2026).
Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dan emerging markets, diprakirakan bakal mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tahun ini. Prediksi ini tidak berubah dari laporan yang sama pada April 2026, ketika perang Amerika Serikat (AS) dan Iran sedang memanas.
Proyeksi juga tidak berubah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027. Pada tahun depan, ekonomi diproyeksikan tumbuh hanya 5,1% atau hampir sama dengan yang tercapai pada sepanjang 2025 yakni 5,11%.
Baca Juga
- Apindo: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harus Disikapi Sebagai Peringatan Dini
- ADB Tahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 di 5,2%
- IMF Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5% pada 2026
Daftar Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)
2026 (Updated)
2027 (Updated)
2026 (Versi Sebelumnya)
2027 (Versi Sebelumnya)
IMF
5,0
5,1
5,0
5,1
Bank Dunia
5,0
5,2
5,0
5,2
OECD
4,7
5,0
-
-
Sumber: IMF World Economic Outlook, World Bank Global Economic Prospects, OECD Economic Outlook
Padahal, target pemerintah pada 2027 pun ambisius. Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027, pemerintah membidik rentang pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai 6,5%. Batas bawahnya saja sudah cukup melampaui proyeksi IMF, maupun dua lembaga internasional lainnya yaitu Bank Dunia (World Bank) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Bedanya, belum ada laporan terbaru mengenai proyeksi ekonomi global Bank Dunia dan OECD setelah publikasi Juni 2026.
Seperti halnya IMF, laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects pada Juni 2026 lalu memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh hanya sebesar 5%. Proyeksi ini juga tidak berubah dari publikasi April 2026 sebelumnya.
Pada 2027, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi yakni ke 5,2%.
Adapun, OECD memberikan proyeksi lebih rendah. Organisasi internasional dengan 38 negara anggota ini memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya tumbuh 4,7%. Ekonomi baru pulih ke level 5% pada 2027.
"Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan yang lebih moderat, sebagian karena ketergantungan yang lebih rendah pada impor energi dari Timur Tengah, dengan pertumbuhan melambat dari 5,1% pada 2025 menjadi 4,7% pada 2026, diikuti oleh pemulihan menjadi 5,0% pada 2027," dikutip dari laporan OECD Economic Outlook Under Pressure Juni 2026 lalu.
Ruang Fiskal Tak Lagi LuasAdapun, Ekonom Makro BTN Myrdal Gunarto menilai proyeksi terbaru IMF yang tak sejalan dengan target pemerintah adalah hal wajar. Sebab, Indonesia dinilai mendapatkan tekanan eksternal yang cukup kuat.
Tekanan eksternal berupa gejolak harga minyak tidak hanya memengaruhi secara langsung daya beli kelas menengah, seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax Juni 2026 lalu. Akan tetapi, kenaikan harga minyak juga memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39% dan kuartal I/2026 sebesar 5,61% sama-sama didorong oleh ekspansi belanja pemerintah. Apalagi, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk memacu momentum ekonomi libur akhir tahun dan Idulfitri.
Teranyar, pemerintah memprakirakan defisit APBN 2026 akan melebar dari target Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB. Dengan asumsi harga minyak (ICP) naik ke rata-rata US$83 per barel sepanjang tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi defisit fiskal melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,81% terhadap PDB.
"Pressure dari eksternal ini yang membuat kapasitas dari pemerintah untuk melakukan ekspansi fiskal juga menjadi lebih terbatas, karena ruang untuk ekspansi ini dibatasi oleh kebutuhan pemerintah untuk menjaga subsidi terutama masyarakat kelas menengah bawah," terang Myrdal kepada Bisnis.
Pertumbuhan 5% ini memang masih tinggi apabila dibandingkan dengan Cina maupun Malaysia. Namun, Myrdal mengakui ruang APBN yang lebih terbatas membuat pertumbuhan kurang optimal.
Tidak hanya belanja pemerintah, tekanan eksternal ini turut memengaruhi kegiatan investasi utamanya yang berasal dari asing (foreign direct investment). Akibatnya, dorongan investasi untuk perekonomian diharapkan lebih banyak dari dunia usaha domestik.
"Jadi investasi dalam negeri akan di-drive investasi lokal, termasuk investasi yang dilakukan pemerintah dengan berbagai program," lanjutnya.
Risiko lain yang dapat mengikis prospek pertumbuhan ekonomi nasional adalah ekspor. Hal ini terlihat dari neraca dagang Mei 2026 yang akhirnya mencatatkan defisit US$1,61 miliar seiring dengan penurunan net ekspor.
"Jadi wajar IMF maupun OECD memandangnya seperti itu. Dari kami juga untuk BTN proyeksi ekonomi Indonesia masih di level 5,17% karena masih ditopang oleh sisi konsumsi," tutur Myrdal.
Pada poin inilah, menurut Myrdal, belanja pemerintah bersifat sentral. Kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat terutama harga energi akan menentukan pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Tidak hanya BBM Pertalite dan Solar, keputusan pemerintah menjaga tarif listrik dan harga LPG 3 kilogram (kg) dinilai ikut menjadi faktor penentu.
"Jadi selama harga itu tidak ada kenaikan, ini tentu bisa menjadi penopang buat ekonomi kita. Setidaknya masih tumbuh cukup kuat dari sisi konsumsi," ujar Myrdal.
